VIP138GO

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel akan membagikan dividen tunai kepada pernegang saham Perseroan sebesar Rp1.913.906.735.200 atau Rp30,332 per saham.

Mengutip paparan perseroan, jumlah dividen tersebut setara dengan 30% dari perolehan laba bersih tahun 2024 yang sebesar Rp 6,38 triliun sepanjang 2024.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan untuk periode fiskal yang berakhir pada 31 Desember 2024, Harita Nickel membukukan pendapatan sebesar Rp 26,97 triliun, dan membukukan laba kotor sebesar Rp 8,45 triliun.

Dari lini bisnis pertambangan, sepanjang 2024 Harita Nickel mencatat volume penjualan bijih nikel total sebesar 23,75 juta wmt (wet metric ton) kepada perusahaan afiliasi yang bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian nikel.

Sedangkan dari lini bisnis pengolahan dan pemurnian nikel, selama 2024 perseroan membukukan penjualan feronikel (FeNi) sebesar 126.344 ton, MHP sebesar 63.431 ton, dan produk turunan m Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) berupa nikel sulfat (NiSo4) sebesar 38.622 ton.

Menyadari kondisi industri yang masih menantang, Harita Nickel akan fokus untuk memperkuat efisiensi, menyelesaikan proyek yang sedang dalam tahap konstruksi, serta meningkatkan standar operasi yang bertaraf internasional.

Direktur Keuangan Harita Nickel, Suparsin D. Liwan, menyatakan bahwa ke depan perusahaan juga akan tetap fokus pada upaya untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan.

“Kami juga akan tetap fokus menjalankan operasi secara efisien, menyelesaikan proyek yang sedang dalam masa konstruksi dan terus meningkatkan standar operasi sehingga kondisi keuangan perseroan tetap terjaga,” ungkap Suparsin, dalam keterangan tertulis.

Salah satu inisiatif peningkatan standar operasi secara internasional yang dilakukan Harita Nickel adalah fokus untuk menyelesaikan proses audit atau penilaian terhadap standar pertambangan internasional, Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang dijalankan oleh perusahaan.

https://tempeelks.org

Laut Kaspia tiba-tiba punya pulau baru. Pulau yang muncul dari laut itu terletak 30 kilometer di barat daya pulau lain bernama Maly Zhemchuzhny.

Laut Kaspia sendiri berada di persimpangan antara Eropa dan Asia. Ini merupakan perairan terdalam yang paling besar dengan luasnya mencapai 371 ribu persegi.

Kantor berita Rusia, TASS mengatakan para ilmuwan menemukan tanda pulau yang belum diberi nama itu lewat citra satelit pada November 2024. Terlihat adanya tumpukan pasir dan sedimen muncul ke permukaan dan mulai mengering.

Namun ekspedisi yang dilakukan belum bisa mendekati pulau tersebut. Cuaca buruk dan kondisi perairan dangkal menghalangi mereka untuk mengunjungi secara langsung ke sana meskipun telah berhasil mendekati pulau.

Para ilmuwan tetap berusaha untuk tetap ke sana. Peneliti senior di Institut Oseanologi PP Shirshov (IO RAS) Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, Stepan Podolyako mengatakan kemungkinan baru akan terlaksana pada paruh kedua tahun ini.

Sementara itu, dia juga menjelaskan alasan kemunculan pulau baru. Yakni terkait adanya penurunan permukaan air di Laut Kaspia.

“Kemunculan pulau-pulau baru di Laut Kaspia terkait dengan proses siklus fluktuasi jangka panjang pada permukaan air terkurung daratan. Pulau-pulau yang terendam dan muncul ke permukaan terjadi saat penurunan permukaan laut,” jelasnya dikutip dari Live Science, Selasa (17/6/2025).

Penurunan air Laut Kaspia bukanlah pertama kali terjadi. Dalam catatan Podolyako pernah terjadi beberapa kali dari 1930-an dan 1970-an serta 2010 lalu.

Ada sejumlah alasan mengapa permukaan air laut bisa berubah. Mulai dari perubahan iklim karena sebagian permukaan Laut Kaspia bergantung pada tingkat penguapan dan pergeseran tektonik yang terjadi di bawah permukaan air laut.

https://www.wpaistanbul2016.org

Kisruh antara pemerintah provinsi (Pemprov) Aceh dan Sumatera Utara terhadap Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek berbuntut panjang.

Pemprov Aceh tak terima bahwa empat pulau tersebut beralih kepemilikan ke tangan Pemprov Sumatera Utara lewat Keputusan Mendagri yang terbit pada 25 April 2025.  Pihak Pemprov Aceh pun akan memperjuangkan ulang keputusan tersebut agar keempat pulau kembali masuk wilayah administratif Aceh.

Pada sisi lain, Pemprov Sumatera Utara mengajak Aceh mengelola bersama empat pulau tersebut yang disebut-sebut memiliki kandungan migas. Namun, ajakan ini ditolak Pemprov Aceh. Panasnya hubungan antara kedua wilayah membuat Presiden Prabowo Subianto mengambil alih sengketa dan akan mengumumkan hasilnya pada pekan ini. 

Sengketa kepemilikan pulau antar pemerintah daerah di Indonesia bukan hal baru. Sebelumnya, kasus serupa juga pernah terjadi antara Provinsi Kepulauan Riau dan Jambi terkait Pulau Berhala yang bisa menjadi pelajaran bagaimana sengketa bisa diselesaikan?

Pulau Berhala Diperebutkan Riau & Jambi

Pulau Berhala adalah pulau yang berada di Laut Natuna Utara dengan luas 2,5 Km2. Meski kecil, pulau ini memiliki letak strategis dan punya nilai ekonomi tinggi berupa sumber daya alam dan pariwisata.

Atas dasar ini, Pulau Berhala menjadi rebutan antara Provinsi Riau/Kepulauan Riau dan Jambi selama 30 tahun lebih. Meski begitu, duduk perkara kepemilikan pulau berakar dari masa kolonial.

Di masa kolonial, tepatnya sejak tahun 1600-an, Pulau Berhala awalnya dimiliki Kesultanan Jambi. Namun, pada pertengahan abad ke-19, pulau menjadi milik Kesultanan Lingga lewat penaklukan wilayah.

Kepemilikan Kesultanan Lingga atas Pulau Berhala kemudian mendapat keabsahan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam Staatsblad van Nederlancsch Indie No.201 tahun 1924, pemerintah memutuskan Pulau Berhala masuk ke wilayah administratif Lingga (Onderafdeeling Lingga).

Keputusan ini kemudian terus bertahan ketika Indonesia merdeka. Pemerintah menetapkan Pulau Berhala menjadi bagian Provinsi Riau eks-Kesultanan Lingga. Pada titik inilah, polemik muncul, tepatnya sejak 1984. 

Pemprov Jambi mengklaim sebagai pemilih sah Pulau Berhala karena faktor sejarah. Jambi menyebut Pulau Berhala sudah dikuasai lama oleh Kesultanan Jambi. Berbagai catatan klasik menunjukkan Pulau Berhala masuk ke kekuasaan Kesultanan Jambi. 

Naskah kuno tahun 1211, misalnya, menunjukkan Pulau Berhala jadi bagian Jambi. Lalu, peta berjudul “scheetskaart residentie DJambi arangevende de plaatsnamen en qenzen schaal 1:70.000” menegaskan pulau masuk ke Jambi.

Pada sisi lain, klaim Pemprov Riau didasarkan atas Staatsblad (lembaran negara) tahun 1924. Aturan setara Undang-undang itu menetapkan Pulau Berhala menjadi milik Riau. Pemerintah Indonesia yang banyak mengadopsi aturan kolonial, jelas membuat keabsahan aturan itu makin jelas. 

Mengutip riset “Pulau Berhala: Sengketa Wilayah Antara Riau dan Jambi” (2005), konflik semakin memanas setelah masing-masing provinsi, baik Riau maupun Jambi, secara berulang kali menerbitkan undang-undang yang memasukkan Pulau Berhala ke dalam wilayah administratifnya.

Alhasil, terjadilah gugat-menggugat aturan sampai akhirnya keluar putusan final dalam kurun 2012-2013.

Pada 2012, Mahkamah Agung menerima permohonan Pemprov Kepulauan Riau (Saat itu Riau sudah dimekarkan) yang tak terima Pulau Berhala masuk ke teritori Provinsi Jambi lewat Keputusan Kemendagri. 

Lalu setahun kemudian, Mahkamah Konstitusi memperkuat keputusan MA. Bahwa, Pulau Berhala masuk ke dalam wilayah adminstratif Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. 

MK menyebut pemerintah Kepulauan Riau dinilai punya bukti kuat dari sisi historis dan yuridis, yakni aturan warisan zaman kolonial. Inilah yang tidak dimiliki Jambi untuk memperkuat bukti kepemilikan Pulau Berhala.

Dengan demikian, berakhir sudah sengketa Pulau Berhala selama 30 tahun lebih. 

https://amyrastores.com

Remaja yang kita lihat dalam album foto ataupun saat menonton film lawas yang dibuat sekitar 20 hingga 30 tahun lalu, wajahnya terkesan lebih tua dengan usia yang sama pada kondisi di masa ini.

Ambil contoh foto anak SMP yang tertera pada pencarian Google berupa “Anak SMP zaman dulu.” Tertera ada sekelompok bocah dengan balutan seragam putih-biru khas anak SMP berusia 12-15 tahun. Mereka berfoto dengan tampilan wajah berkumis, rambut tebal agak gondrong, berbadan cukup besar serta memakai celana biru ketat.

Lantas, apa alasan yang membuat ABG pada masa lalu nampak lebih tua dibanding remaha seusia mereka di masa kini?

Ada dua alasan utamanya. Pertama karena alasan bias seleksi.

Jika disandingkan dengan masa sekarang, umumnya anak SMP zaman sekarang tampil tanpa kumis dan jenggot, serta rambut tak boleh gondrong. Terlebih, tampilan itu sering dibalut dengan wajah glowing berkat skincare, rambut yang keren, serta mode berpakaian modern.

Perbedaan inilah yang membuat kita menganggap foto zaman dahulu berisi orang tua. Meski demikian, perbedaan itu sebenarnya bisa dijawab dengan argumen sederhana. Bahwa, tidak seharusnya kita melihat masa lalu dari sudut pandang masa kini, yang menurut Michael Stevens dari Vsauce disebut sebagai bias seleksi.

Ambil contoh lagi gaya mode anak SMP tahun 1970-an, Mereka dan rambut agak gondrong yang meninggi di poni serta kumis

https://jp500.jp.net

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Harita Nikel) punya cara jitu menuntaskan persoalan lingkungan di wilayah pertambangannya, termasuk persoalan pembuangan air bekas kegiatan tambang.

Perusahaan tambang terintegrasi ini menciptakan ‘Avatar’ atau pengendalian air bekas limpasan pertambangan, supaya bisa menjadi kembali jernih tatkala sampai ke laut.

Intinya, Harita memiliki komitmen dalam menjaga lingkungan, tak cuma di area Izin Usaha Pertambangan (IUP), melainkan juga di wilayah sekitarnya. Caranya, menerapkan sistem manajemen air tambang (mine water management) dengan menciptakan sediment pond atau kolam pengendapan.

Berdasarkan reportase CNBC Indonesia wilayah pertambangan milik Harita Nikel di Pulau Obi, Halmahera Selatan ini, sudah ada sekitar 100 hektare sediment pond yang tercipta.

Jika dilihat, bentuk kolam pengendapan tersebut berbelok-belok dan mampu mengendalikan air yang turun dari bekas pertambangan sebelum turun ke laut.

Senior Mine Hydrology Engineer Harita Nickel Muhamad Riftadi Hidayat menjelaskan bahwa air limpasan dari area tambang diarahkan ke sediment pond. Adapun Kolam ini mampu menampung hingga dua juta meter kubik air.

“Jadi ini bisa dibilang pengendali air atau avatar. Air dari tambang kita kembalikan ke alam dalam kondisi jernih, air keruh difilter dulu di sediment pond, setelah itu keluar ke laut dengan kualitas yang baik, pH-nya antara 6 sampai 8,” terang Muhammad Riftadi ditemui di Area Pertambangan Harita Nikel di Obi, Halamahera Selatan, Maluku, dikutip Sabtu (14/6/2025).

Kelak, sistem pengendalian air ini akan terus mengalami perkembangan, mengikuti luas lahan tambang yang ada, serta intensitas hujan, dan berkembangnya teknologi.

“Desain sediment pond akan berubah dan berkembang tergantung kondisi. Setiap ada ekspansi tambang atau penerapan teknologi baru, kita siapkan tambahan sediment pond,” jelas Muhamad Riftadi.

Selain mencegah pencemaran air laut dan menjaga kualitas ekosistem, sistem ini juga melindungi keselamatan tambang. Tim khusus manajemen air di Harita Nickel bertugas mengatur aliran air, agar tidak masuk ke area aktif penambangan.

“Tantangan terbesarnya adalah air hujan. Kalau limpahan air itu tidak kita kendalikan, bisa masuk tambang dan mengganggu operasi, bahkan membahayakan keselamatan,” tegasnya.

Manajemen air tambang Harita mencakup pembangunan saluran pengalihan (cut-off drain), pemanfaatan air yang sudah diolah untuk kebutuhan industri, hingga sistem sirkulasi tertutup, agar tidak ada pemborosan air.

“Prinsip kita adalah reuse dan recycle. Air bersih yang tidak tercemar kita manfaatkan kembali, sisanya dikembalikan ke alam dengan standar kualitas yang sudah ditentukan,” ujarnya.

Senada, Corporate Affairs Manager Harita Nickel Anie Rahmi menjelaskan perimeter drainage lalu ada sediment pond yang disiapkan oleh Harita Nickel di area pertambangan di Pulau Obi. “Jadi air itu harus settle dulu sebelum dilepas ke badan air. Water management inilah yang dilakukan Harita Nickel,” tegas Anie

Dengan sistem ini, Harita Nickel memastikan operasional tambang berjalan efisien, aman, dan minim dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

https://mugglethai.com

Apple berhasil menjadi raja baru di China. Diskon besar-besaran berhasil membuat iPhone 16 menjadi HP paling laris di Negeri Tiongkok.

Data Counterpoint Research yang dikutip oleh Reuters menyatakan iPhone adalah merek HP terlaris sepanjang Mei di pasar China.

Kinerja di China dan Amerika Serikat membuat penjualan iPhone secara global naik 15 persen pada April dan Mei dibandingkan periode yang sama pada 2024. Pertumbuhan penjualan tersebut kinerja terbaik Apple sejak pandemi Covid-19.

Counterpoint memperkirakan lonjakan penjualan iPhone didukung oleh upaya menghindari dampak tarif yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Peritel memborong iPhone sebelum tarif Trump berlaku.  

“Kinerja iPhone kuartal II tampak menjanjikan, tetapi seperti biasa, bisa berbalik ke kedua arah dan didikte oleh dua pasar, AS dan China,” kata Ivan Lam dari Counterpoint.

Data yang dihimpun dari Akademi Teknologi Informasi dan Komunikasi China menunjukkan bahwa distribusi HP merek luar negeri di pasar China pada April naik dari 3,52 juta unit menjadi 3,5 juta unit.

Tekanan penjualan dan persaingan yang makin ketat dengan HP merek hina memaksa Apple mengenakan potongan harga besar-besaran di pasar China. Di platform ecommerce China, iPhone 16 dijual dengan diskon hingga US$ 351 (Rp 5,7 juta) pada Mei.

Saingan utama Apple di pasar China, Huawei, baru saja meluncurkan seri HP premium mereka yaitu Pura 80 Pro yang dijual di harga hingga 9.999 yuan (Rp 22,5 juta).

Mengutip Reuters, Kamis (12/6/2025), Huawei berfokus pada kameranya. Kali ini perusahaan menyematkan teknologi Xmage. Terdapat lensa ultra wide angle serta telefoto makro. Tak lupa AI juga ikut masuk dalam ponsel ini, tugasnya untuk identifikasi objek serta memberikan informasi tertentu.

Namun Reuters mencatat Huawei tetap bungkam soal chip yang mendukung kinerja seri Pura 80 tersebut.

Sejak kembali ke pasar ponsel, peluncuran Huawei memang jadi topik yang penting. Mengingat perusahaan berambisi untuk kembali merebut posisi teratas pasar dalam negeri saat masih terlilit sanksi dari pemerintah Amerika Serikat (AS).

Termasuk terkait chip 5G karena AS melarang produk tersebut dijual kepada Huawei. Sebelumnya Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) dilaporkan tengah diselidiki oleh Departemen Perdagangan AS karena diduga menjual chipnya untuk Huawei.

TSMC sendiri telah membantah kabar tersebut. Perusahaan memastikan akan tunduk pada aturan yang ada.

“TSMC adalah perusahaan yang taat hukum dan berkomitmen untuk tunduk kepada semua aturan dan regulasi, termasuk pembatasan ekspor,” kata juru bicara TSMC kepada Reuters, Rabu (23/10/2024). “Kami secara aktif berkomunikasi dengan Departemen Perdagangan AS soal laporan tersebut [dari The Information]. Kami tidak mengentahui soal penyelidikan apapun untuk saat ini.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mengumumkan rencana penerbitan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan (Sustainability Bond) Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 senilai maksimal Rp5 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan total target penghimpunan dana sebesar Rp15 triliun.

Dana hasil penerbitan akan difokuskan untuk pembiayaan proyek-proyek yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) dan kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS).

Direktur Corporate Banking BNI Agung Prabowo mengatakan, penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari strategi BNI untuk mengamankan sumber pendanaan jangka menengah-panjang di tengah kondisi likuiditas pasar yang menantang.

“Ini adalah langkah antisipatif untuk menjaga struktur likuiditas kami tetap solid, sekaligus mendukung pembiayaan berkelanjutan yang menjadi bagian dari komitmen kami terhadap environmental, social, and governance (ESG),” jelas Agung dalam keterangan resmi, Kamis (12/6/2025).

Bertindak selaku penjamin pelaksana emisi dalam penerbitan ini adalah PT BNI Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sementara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat. Pefindo memberikan peringkat idAAA kepada obligasi ini, menandakan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan BNI dalam memenuhi kewajiban keuangannya.

Masa penawaran awal obligasi berlangsung dari 12-19 Juni 2025, dengan tanggal efektif pada 25 Juni 2025. Masa penawaran umum dilaksanakan pada 30 Juni-1 Juli 2025, sementara tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 7 Juli 2025.

Adapun obligasi tersebut terdiri atas dua seri, yakni, Seri A dengan tenor 3 tahun dan Seri B dengan tenor 5 tahun, dengan pembayaran bunga triwulanan dan pelunasan pokok secara bullet payment saat jatuh tempo.

Obligasi ini akan dicatatkan dan diperdagangkan di BEI. Seluruh proses penerbitan dan distribusi dilakukan secara elektronik melalui sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan konfirmasi kepemilikan obligasi diterbitkan oleh KSEI, perusahaan efek, atau bank kustodian.

Lebih lanjut Agung menjelaskan, kondisi keuangan BNI sangat sehat, terbukti dari kinerja tahun buku 2024 yang mencatatkan laba bersih sebesar Rp21,7 triliun, naik 2,7% secara tahunan.

Rasio kecukupan modal (CAR) tercatat 21,4%, jauh di atas ketentuan minimum, sementara NPL net tetap terjaga di 0,7%. “Kondisi ini memberikan ruang yang leluasa bagi kami untuk tetap ekspansif dan bertanggung jawab dalam mendukung pembangunan nasional,” tambah Agung.

Dana hasil penerbitan Sustainability Bond akan digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan kembali proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Untuk KUBS, BNI akan memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran, termasuk pembiayaan UMKM yang mendapat alokasi lebih dari 50% dari dana KUBS.

Sedangkan untuk KUBL, fokus utama mencakup energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan proyek konversi limbah menjadi energi. Seluruh proses seleksi proyek dilakukan melalui mekanisme yang ketat dan melibatkan Komite sub-ESG BNI. Proses ini dimulai dari pengajuan proyek oleh unit bisnis, evaluasi kelayakan oleh unit manajemen risiko, hingga persetujuan akhir oleh Komite sub-ESG, memastikan bahwa dana yang dihimpun benar-benar dialokasikan sesuai prinsip keberlanjutan.

BNI juga telah mendapatkan opini independen dari Sustainalytics yang menyatakan bahwa kerangka Sustainability Bond BNI kredibel dan sesuai dengan standar internasional dan ASEAN.

“Ini memperkuat posisi BNI sebagai bank yang tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan lingkungan dan inklusi sosial di Indonesia,” pungkas Agung

https://amoxicillinz.com/

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah membangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP A Koswara mengatakan KKP telah menyiapkan lahan sebesar 10.000 hektare yang terdiri dari sepuluh zona. Adapun untuk zona 1 ditargetkan rampung pada akhir 2025.

“Untuk di Rote Ndao, ada penetapan kurang lebih 10.000 hektare yang akan dilakukan oleh KKP, di mana tahap satu diupayakan selesai di 2025, rencana akan ada 10 zona,” kata Koswara dalam paparannya di acara KKP Inisiasi Kemandirian Garam Nasional Melalui K-SIGN Rote Ndao di Gedung KKP, Rabu (11/6/2025).

Adapun menurutnya, pembangunan K-SIGN di Rote Ndao ini dilakukan untuk mengejar swasembada garam di 2027.

Selain itu, zona 1 diharapkan selesai pada 2025 untuk mengurangi selisih (gap) antara kebutuhan dan ketersediaan, di mana proyeksi kebutuhan di 2025 mencapai 4,9 juta ton.

“Zona 1 harapannya dapat selesai di 2025 untuk memenuhi kebutuhan garam yang selama ini terjadi gap antara kebutuhan dengan ketersediaan,” ujar Koswara

Sementara itu, pasokannya yang tersedia dari industri dalam negeri masih sekitar 2 juta ton.

“Jadi masih kurang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan di 2025 ini. Nah di situlah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan ini,” tambah Koswara.

Menurutnya, saat ini banyak petambak dapat memproduksi garam eksisting dan pihaknya akan meningkatkan kualitas standar garam tersebut.

“Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam eksisting yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 untuk mendorong percepatan program pembangunan pergaraman nasional dan mencapai swasembada garam pada tahun 2027.

Salah satu langkah percepatan adalah dengan menetapkan larangan impor garam secara bertahap untuk beberapa sektor industri.

Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menerangkan strategi yang dipakai untuk meningkatkan volume dan kualitas produk garam lokal.

KKP akan menjalankan program intensifikasi dan ekstensifikasi pergaraman di sejumlah wilayah di Indonesia, serta bersinergi dengan perusahaan pergaraman, serta pemerintah daerah.

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) terkait penanganan sampah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Prabowo menargetkan permasalahan itu selesai di tahun 2029.

Dalam rapat itu dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani.

“Jadi kami dengan bapak Mendagri diminta bapak Presiden untuk kemudian concern terkait sampah. Jadi bapak sudah menargetkan di dalam RPJMN-nya beliau 2029 mestinya sampah selesai,” kata Hanif usai rapat.

Hanif menjelaskan, pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan itu, mulai dari pembuatan TPS-3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) dan TPS-T (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu). Termasuk pembangunan pengolahan sampah menjadi energi seperti waste to energy maupun RDF (Refuse Derived Fuel).

Menurut Hanif, persoalan sampah perlu dilakukan percepatan dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Sebab, sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, hal itu merupakan kewenangan pemerintah daerah.

“Sehingga nanti kami dengan pak Mendagri akan bersama-sama sesuai arahan bapak presiden, nge-lead untuk kemudian diskusi langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut,” ujar Hanif.

Tito Karnavian juga mengungkapkan akan mengundang kepala daerah untuk menjalankan mekanisme waste to energy pada Selasa minggu depan.

“Untuk mekanisme hulu tetap kita dorong yang melibatkan masyarakat sejak awal dalam rangka reduce, recycle, reused, sehingga ketika sudah diundur dan ditangani itu membuat pembuangan airnya kurang jauh,” kata Tito.

Adapun terkait keterlibatan Danantara Indonesia, Rosan mengungkapkan akan berinvestasi pada proyek waste to energy. Meski nanti ada kriteria yang akan ditetapkan.

“Dari segi return, dari segi yield dan itu juga tetap kita ikuti,” katanya.

Selain itu, nantinya Rosan juga akan mengajak swasta untuk berinvestasi ke Danantara Indonesia untuk berinvestasi proyek waste to energy.

https://pintukas138.com

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan pentingnya penanganan isu tambang nikel di Raja Ampat dilakukan secara terukur dan obyektif. Ia pun mengimbau para Menteri di Kabinet Merah Putih untuk mengedepankan kerja sinergis dan kolaboratif antar sektor, bukan justru tampil ke publik untuk mencari panggung politik.

Polemik terkait aktivitas pertambangan di Raja Ampat menjadi perhatian nasional dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini dipicu oleh adanya kekhawatiran dari sebagian kalangan masyarakat, tokoh adat, dan pemerhati lingkungan terhadap potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Di sisi lain, proses klarifikasi dan verifikasi oleh pemerintah masih terus berlangsung untuk memastikan situasi lapangan sesuai dengan regulasi dan standar perlindungan lingkungan.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah konkret yang bersifat solutif, bukan aktivitas yang justru menambah kegaduhan. Setiap pernyataan dan langkah simbolik yang tidak menyentuh substansi hanya akan memperkeruh suasana dan memperburuk citra Raja Ampat di mata publik,” ujar Bambang dalam keterangan resmi, Senin (9/6/2025).

Menurutnya, hingga kini situasi di lapangan masih dalam tahap verifikasi dan objektivitasi. Oleh sebab itu, semua pihak diminta untuk menahan diri dan tidak membentuk opini prematur yang bisa memperdalam persepsi negatif terhadap kawasan yang dikenal sebagai salah satu ikon ekowisata Indonesia tersebut.

“Polemik ini belum selesai. Maka, mari kita tempatkan masalah ini secara proporsional dan diselesaikan melalui mekanisme yang akuntabel, bukan narasi yang emosional,” jelas politisi Partai Golkar asal Bangka Belitung ini.

Bambang juga mengapresiasi langkah cepat yang diambil Menteri ESDM yang telah meninjau langsung operasional tambang dan memutuskan penghentian sementara sebagai bentuk kehati-hatian.

Namun ia menegaskan bahwa kerja satu kementerian tidak cukup. Penyelesaian yang komprehensif memerlukan kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat Daya.

“Pemerintah harus hadir sebagai satu kesatuan yang solid. Jangan tampil seolah jalan sendiri-sendiri. Kita butuh kerja kolektif dengan pendekatan teknokratis, berbasis pada data, fakta lapangan, dan analisa yang kredibel,” tegas Bambang.

Ia mengingatkan bahwa semakin besar kegaduhan yang ditimbulkan, maka semakin jauh penyelesaian dari tujuan awalnya.

“Kita tidak boleh membiarkan isu ini menjadi liar, atau menjadi komoditas politik sesaat. Fokus kita adalah memastikan bahwa lingkungan tetap terjaga, masyarakat mendapat keadilan, dan proses industri berjalan sesuai koridor hukum,” pungkas Bambang.