VIP138GO

Meski perdagangan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, sempat diterpa isu beras oplosan beberapa waktu lalu, sejumlah toko kelontong di sekitar pasar beras tersebut tetap semarak melayani kebutuhan para pekerja pasar.

Pantauan di lokasi, Senin, toko kelontong yang tersebar di pojok blok pasar beras tetap ramai disambangi kuli angkut, sopir truk hingga buruh bongkar-muat. Mereka membeli kebutuhan sehari-hari seperti rokok, kopi, mi instan hingga sabun.

“Kalau kita ikut tutup, kasihan juga kuli-kuli di sini. Mereka kan ada yang tetap kerja meski pedagang beras banyak yang tutup. Jadi kita tetap buka,” kata Rina (42), pemilik toko kelontong di Blok F PIBC.

Menurut dia, toko kelontong justru menjadi tumpuan bagi para pekerja yang sebagian besar tinggal di sekitar pasar. Banyak dari mereka memilih tidur di emperan toko atau di dalam pasar agar mudah beraktivitas setiap hari.

“Rata-rata mereka tidur di sini (sekitar pasar), jadi butuh kebutuhan kecil sehari-hari kan. Kita sediakan sekadarnya, mulai dari kopi, cemilan, makanan sampe sabun juga ada,” katanya.

Hal senada disampaikan Jajang (36), pemilik toko sembako lainnya. Ia menyebutkan, penjualannya memang sempat menurun waktu banyak pedagang beras menutup toko, tetapi tidak sampai benar-benar sepi karena para pekerja masih membeli dagangannya.

“Memang sih (penjualan) waktu itu menurun, karena kan sepi, (toko beras) pada tutup. Mungkin pendapatan menurun setengah, tapi Alhamdulillah masih ada pemasukan dari beberapa pekerja yang beli,” ujarnya.

Keberadaan toko kelontong membuat denyut pasar tidak benar-benar mati meski perdagangan beras sempat lumpuh. Para pekerja mengaku sangat terbantu karena tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus keluar kawasan pasar.

“Kalau tidak ada warung kelontong, susah juga. Kita kan ada yang tinggal di sini, tidur juga di sini, jadi belanja ke warung aja. Mau keluar nanti jauh, ongkosnya malah boros,” tutur Toha (29), kuli bongkar-muat di PIBC.

Seiring aktivitas perdagangan beras yang perlahan pulih, denyut pasar di PIBC mulai terasa kembali. Sejumlah kios yang sempat tutup sudah kembali buka, meski sekitar 30 persen pedagang masih menutup toko mereka.

Mulai pulihnya aktivitas perdagangan beras membuat para pedagang toko kelontong di PIBC berharap perputaran ekonomi di pasar kembali stabil sehingga mereka juga bisa ikut merasakan manfaatnya.

slot online server thailand

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyoroti sejumlah peraturan daerah (perda) yang dinilai belum berjalan optimal di lapangan saat Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Kamis.

Khoirudin menyebutkan, meski DPRD sudah melakukan peningkatan fungsi pengawasan, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasi perda.

Menurut dia, ada ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah hingga sanksi yang belum tegas terhadap pelanggaran perda.

Beberapa perda yang menjadi perhatian antara lain Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Selain itu, Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi serta Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

Ia juga menegaskan agar hasil pengawasan DPRD segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.

Selain soal perda, Khoirudin juga menyinggung perangkat daerah dan BUMD yang kerap absen dalam rapat bersama DPRD.

Ia menyebutkan, hal ini bisa menghambat jalannya fungsi pengawasan dan pembahasan kebijakan.

“Karena terdapat beberapa catatan bahwa dalam beberapa kali rapat, baik perangkat daerah maupun BUMD yang telah diundang oleh DPRD tidak hadir tanpa konfirmasi yang jelas,” katanya.

Khoirudin juga meminta agar setiap undangan rapat atau kegiatan yang melibatkan DPRD wajib disampaikan ke seluruh unsur pimpinan dewan.

Menurut dia, hal itu penting demi menjaga transparansi, akuntabilitas dan keterlibatan penuh dewan dalam pembahasan.

kas138 daftar

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan pagu anggaran 2025 Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meningkat menjadi Rp29,51 triliun dari sebelumnya Rp26,76 triliun, untuk memperkuat sektor transportasi nasional.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Menhub menjelaskan, pagu efektif Kemenhub 2025 yang semula disepakati Rp26,76 triliun mengalami perubahan setelah adanya tambahan anggaran yang disetujui Kementerian Keuangan pada akhir Agustus 2025.

“Sesuai dengan surat penyampaian perkembangan pagu efektif Kementerian Perhubungan tahun 2025 kepada Pimpinan Komisi V di DPR RI pada tanggal 28 Agustus 2025 yang merujuk kepada Surat Direktur Jenderal Anggaran (Kementerian Keuangan) tanggal 5, 24 Juli serta tanggal 7, 11, 13, 14, 20, 21, 22 Agustus 2025 berkaitan dengan penambahan anggaran Kementerian Perhubungan dengan total Rp2,74 triliun,” kata Menhub.

Menhub menyebutkan, tambahan anggaran sebesar Rp2,74 triliun berasal dari relaksasi efisiensi blokir Rp1,62 triliun, penambahan ambang batas Badan Layanan Umum (BLU) Rp62 miliar, serta tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp1,05 triliun.

Lebih lanjut, Menhub mengatakan, dengan pagu efektif yang telah disetujui DPR RI pada tanggal 7 Juli 2025 sebesar Rp26,76 triliun kemudian adanya penambahan anggaran sebesar Rp2,74 triliun, maka postur anggaran Kemenhub tahun anggaran 2025 yang tengah diproses DPR RI menjadi Rp29,51 triliun.

“Sehingga postur anggaran Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2025 yang saat ini sedang dalam proses persetujuan DPR RI akan menjadi sebesar Rp29,51 triliun,” ucap Menhub.

Ia menambahkan untuk tahun 2026, pagu indikatif Kementerian Perhubungan merujuk surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tanggal 15 Mei 2025 ditetapkan sebesar Rp24.405.964.888.000.

Kemudian, melalui surat bersama Kementerian Keuangan dan Menteri PPN Bappenas nomor S505-MK.03-2025 dan B621-D9-PP04.03-07-2025 tertanggal 24 Juli 2025, pagu anggaran 2026 direvisi naik menjadi Rp28.489.404.712.000.

Sebelumnya, Menhub meminta penambahan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp13,25 triliun untuk tahun 2026, kepada ke menteri keuangan.

“Jadi pagu indikatif sekarang ada sebesar Rp24,4 triliun tahun 2026. Ada kebutuhan yang kami sangat prioritas sebesar Rp37,66 triliun. Jadi ada kekurangan kurang lebih Rp13,25 triliun. Ini yang akan kami mintakan tambahannya,” kata Menhub Dudy dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Senayan Jakarta, Selasa (8/7).

Ia menyampaikan, dengan usulan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp13,25 triliun maka total pagu menjadi Rp37,66 triliun atau 77,02 persen dari kebutuhan pagu tahun 2026 sebesar Rp48,88 triliun.

Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp13,25 triliun dalam upaya menjamin ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan memastikan keselamatan transportasi di seluruh wilayah Indonesia.

Dudy menyatakan, tambahan anggaran 2026 akan digunakan untuk layanan transportasi perintis serta pemenuhan fasilitas keamanan dan keselamatan transportasi yang belum terakomodir dalam pagu indikatif Kemenhub.

slot online

Grup band rock asal Inggris Radiohead mengumumkan akan kembali ke panggung musik dengan jadwal konser baru di beberapa kota.

Ditulis laman Channel News Asia, Kamis, band yang beranggotakan vokalis Thom Yorke, gitaris/kibordis Jonny Greenwood, gitaris Ed O’Brien, bassis Colin Greenwood, dan drummer Phil Selway ini telah merencanakan 20 pertunjukan di lima kota di Eropa yakni Madrid, Bologna, London, Kopenhagen, dan Berlin pada bulan November dan Desember ini.

Mereka juga dijadwalkan akan tampil empat malam di setiap kota.

Dalam sebuah pernyataan, drummer Selway menuliskan kembalinya Radiohead tercetus setelah mereka berkumpul untuk latihan pada tahun lalu.

“Setelah jeda tujuh tahun, rasanya sangat menyenangkan bisa memainkan lagu-lagu itu lagi dan terhubung kembali dengan identitas musik yang telah tertanam dalam diri kami berlima,” ujar Selway.

“Itu juga membuat kami ingin bermain bersama di beberapa pertunjukan, jadi kami harap kalian bisa datang ke salah satu tanggal mendatang. Untuk saat ini, hanya yang ini saja, tapi siapa yang tahu ke mana semua ini akan mengarah,” tambahnya.

Pendaftaran tiket dimulai Jumat (5 September) di Radiohead.com dan akan dibuka selama 60 jam. Penjualan tiket reguler akan dimulai seminggu kemudian pada 15 September.

Radiohead terakhir kali tampil pada tahun 2018, untuk mendukung album terakhir mereka, A Moon Shaped Pool yang dirilis pada tahun 2016.

Belum jelas apakah band ini sedang mempersiapkan rilisan baru berisi materi orisinal, tetapi awal bulan ini, mereka mengumumkan album live baru, Hail To The Thief – Live Recordings 2003-2009, yang akan dirilis pada 31 Oktober.

Sejak penampilan langsung terakhir mereka, para anggota Radiohead telah sibuk. Proyek sempalan art rock Yorke dan Jonny Greenwood, The Smile, telah merilis tiga album. Colin Greenwood bergabung dengan band langsung Nick Cave.

O’Brien merilis album solo debutnya, Earth, pada tahun 2020 dan pada tahun 2023, Selway merilis album solo ketiganya, Strange Dance.

link slot gacor

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Otok Kuswandaru mengatakan salah satu instrumen penting dalam perbaikan pelayanan publik adalah aspirasi masyarakat yang diperoleh lewat survei maupun saran dan kritik dari masyarakat.

Otok mengatakan KemenPANRB sebagai pelaksana Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik senantiasa terus melakukan pemantauan dan menyerap berbagai komentar publik untuk kemudian diterapkan dalam rangka perbaikan layanan publik.

“Kementerian PANRB sebagai pelaksanaan amanat Pasal 7 Ayat 3 pada UU No 25 tahun 2009 (tentang Pelayanan Publik) melaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Nasional,” kata Otok dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia juga mengatakan keberhasilan pemerintah dalam melayani masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana layanan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan, harapan, serta menjamin akses yang setara bagi seluruh warga negara.

Dikatakan bahwa pelayanan publik ke depan adalah pelayanan publik yang berorientasi pada manusia (human-centered). Dimana layanan harus efisien dan fokus pada kebutuhan masyarakat, serta relevan serta responsif terhadap harapan publik.

Selanjutnya mendorong partisipasi masyarakat secara aktif, dan menggunakan data aspirasi maupun pengaduan sebagai bahan bakar perbaikan layanan.

Oleh karena itu perlu memperkuat pelaksanaan forum konsultasi publik, survei kepuasan masyarakat, serta sistem pengelolaan pengaduan seperti SP4N- LAPOR! sebagai instrumen nyata bagi masyarakat untuk menilai sekaligus terlibat dalam peningkatan layanan.

Selain itu sebagai penyelenggara pelayanan publik, wajib untuk menyusun Standar Pelayanan melalui progres integrasi, internalisasi, dan publikasi.

Standar Pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Otok menyampaikan upaya perbaikan kualitas pelayanan publik juga dapat dilakukan dengan mendorong terciptanya inovasi dengan memanfaatkan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP), baik di tingkat pusat maupun daerah.

Saat ini telah terbentuk 54 Hub JIPP, yang terdiri dari 18 hub di kementerian/lembaga serta 36 hub di pemerintah daerah, tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Kehadiran Hub JIPP menjadi wadah kolaborasi, pembelajaran bersama, serta akselerasi praktik terbaik pelayanan publik di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Asisten Deputi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Yusuf Kurniawan menganalogikan Hub JIPP sebagai Bandara hub berfungsi sebagai titik pusat (hub) yang mengumpulkan penumpang dari berbagai bandara pengumpan (spoke), lalu mendistribusikannya ke tujuan akhir. Sistem ini meningkatkan efisiensi operasional dan load factor maskapai.

Hub JIPP berfungsi sebagai pembinaan dan transfer pengetahuan mengelola pembinaan sekaligus transfer pengetahuan dan penyebaran inovasi pelayanan publik pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah yang bersangkutan.

Selain itu juga tempat mengelola dan memutakhirkan data inovasi pelayanan publik sesuai dengan tugasnya pada Jaringan Inovasi Pelayanan Publik.

“Hub JIPP juga sebagai wadah pertukaran dan penyebaran inovasi, peningkatan kapasitas inovasi pelayanan publik, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala mengenai perkembangan inovasi pelayanan publik dalam kerangka Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik,” ucapnya.

Sementara itu Asisten Deputi Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Vera Yuwantari mengatakan pelayanan publik prima diwujudkan melalui integrasi layanan, inovasi, digitalisasi, partisipasi publik, dan implementasi kebijakan.

Proses tersebut kemudian dinilai dengan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang merupakan proses sistematis dan terstruktur untuk memantau, mengukur dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

“Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan gambaran objektif tentang kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit kerja. Hasil dari proses ini adalah nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang,” kata Vera.

https://kingslot.it.com

Kepolisian Daerah Bali membongkar modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 12 anak buah kapal (ABK) KM Awindo 2A di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Komisaris Besar Polisi Ariasandy di Denpasar, Rabu mengatakan belasan korban tersebut dijanjikan pekerjaan menarik melalui media sosial yang direkrut dari Pulau Jawa lalu dibawa ke Bali.

“Perekrut menggunakan medsos dengan penawaran kerja yang menarik, kemudian dijemput, dibiayai perjalanannya, dikumpulkan di sebuah tempat di Pekalongan lalu seluruhnya dibawa ke Pelabuhan Benoa,” katanya.

KM. Awindo 2A adalah kapal penangkap cumi yang beroperasi di area fishing ground dekat dengan Papua/Laut Aru.

Dia menjelaskan kasus ini terbongkar awalnya pada 29 Juli 2025, ada awak kapal yang memohon evakuasi ke Basarnas Bali. Namun, setelah ditelusuri, kondisi kapal tersebut menimbulkan kecurigaan petugas.

Karena itu, Tim Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bali melakukan penelusuran lebih lanjut.

Berdasarkan surat perintah penyelidikan, tim melakukan audiensi dengan para ABK KM. Awindo 2A dengan memberikan mereka lembar testimoni Rise & Speak yang merupakan program kerja Direktorat Tipid PPA-PPO Bareskrim Polri.

Hasilnya, Tim menemukan sejumlah testimonial yang terindikasi penjeratan hutang dan penipuan, serta metode perekrutan yang identik dengan memanfaatkan status kelompok rentan.

Selanjutnya, tim menawarkan evakuasi dan banyak dari mereka yang ingin dievakuasi.

Setelah diperiksa lebih lanjut di RPK Polda Bali, para ABK yang didominasi usia 18 tahun hingga 23 tahun tersebut ditemukan sejumlah kondisi yang tidak ideal.

“Tanda pengenalnya (KTP) dan handphone mereka dirampas, dipaksa bekerja tanpa kontrak kerja dan kepastian hak/jaminan kerja dan tanpa memperhatikan K3 (kesehatan & keselamatan kerja),” kata Sandy.

Para korban juga mengaku makan hanya diberikan enam bungkus mie setiap kali makan yang jika dibagikan, setiap orang hanya mendapatkan dua sendok mie saja.

Para korban juga meminum air tawar mentah yang diambil dari palka penyimpanan air tawar kapal, tanpa penerangan, disekap dengan akses yang sulit dijangkau dari daratan/posisi kapal sedang labuh di tengah perairan Pelabuhan Benoa.

Berdasarkan hasil testimoni yang ditulis para korban, kebanyakan mereka takut, kecewa, merasa ditipu, ingin pulang dan khawatir dicelakai apabila kapal sudah meninggalkan Pelabuhan Benoa.

Sandy mengatakan para korban awalnya dijanjikan berbagai hal seperti bekerja pada UPI (unit pengelolaan ikan), bekerja pada sejumlah perusahaan (Jakarta, Pekalongan, Surabaya) yang bukan di Bali, bebas biaya/potongan calo.

“Korban diberikan kasbon Rp6 juta diawal sebelum mulai bekerja, namun mereka hanya menerima kisaran Rp2.500.000 karena harus dipotong biaya calo, sponsor, administrasi, cetak KTP, travel, dan biaya biaya lainnya yang tidak mereka ketahui,” kata dia.

Tak hanya itu, mereka dijanjikan rata-rata akan menerima gaji per bulan Rp3.400.000, namun ternyata hanya Rp35.000 per hari.

Polda Bali tidak menjelaskan lebih rinci sejak kapan mereka bekerja, pemilik kapal dan siapa yang merekrut mereka.

Belum ada tersangka dalam kasus ini, namun Polda Bali masih memburu pelaku TPPO tersebut.

“Penyidik sedang bekerja keras untuk membuat terang perkara ini, mohon doa dan dukungan semua pihak agar kejahatan luar biasa terhadap rasa kemanusiaan ini (extra ordinary crime) bisa diselesaikan dengan baik, tuntas, objektif dan memberikan rasa adil bagi semua pihak,” kata Sandy.

kera4d

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memusnahkan perkebunan sawit ilegal seluas 360 hektare (ha) untuk mengembalikan fungsi hutan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

“Kemenhut akan terus berkomitmen berkolaborasi dengan Satgas PKH, Pemda, serta para pihak terkait lainnya dalam rangka pemulihan kawasan hutan melalui instrumen penegakan hukum secara terpadu dan komprehensif,” ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan bahwa pemusnahan tanaman kelapa sawit ilegal itu dilakukan di lahan seluas 360 ha. Dengan rincian di kawasan Bahorok seluas 10 ha, Tenggulun seluas 19,32 ha yang dilaksanakan pada 1-10 September 2025. Dalam waktu dekat rencana penumbangan sawit ilegal tersebut akan dilanjutkan di Batang Serangan seluas 30 ha dan di Tenggulun seluas 300 ha.

Pada kesempatan tersebut dilakukan pula peninjauan dan kegiatan penanaman oleh Jajaran Kemenhut bersama Satgas Garuda PKH dan Muspida Kabupaten Aceh Tamiang, komunitas masyarakat dan LSM konservasi.

Januanto menyebut perambah kawasan TNGL di Blok Hutan Tenggulun yaitu inisial PT SSR dengan lahan seluas 0,63 ha dan AS seluas 18,69 ha telah menyerahkan kembali lahan yang dikuasai secara ilegal kepada negara khususnya Kemenhut pada 13 Agustus 2025. Sedangkan lahan milik masyarakat Blok Hutan Rembah Waren dan Paten Kuda telah diserahkan pada 28 April 2025.

Penanganan permasalahan tanaman sawit ilegal di TNGL dilanjutkan dengan rehabilitasi hutan restorasi ekosistem untuk mengembalikan fungsi ekosistem hutan.

Kepala Balai Besar TNGL Subhan menyebut kawasan yang direstorasi akan ditanami dengan tanaman pakan satwa liar dan termasuk dengan menanami tanaman pagar batas kawasan.

“Beberapa mitra TNGL telah dengan sukarela akan melakukan restorasi seperti Yayasan Orangutan Sumatera Lestari-Orangutan Information Centre, Yayasan Sumatera Hijau Lestari, Forum Konservasi Leuser, Yayasan Pesona Alam Tropis Indonesia dan Yayasan Ekosistem Lestari,’’ ujar Subhan.

Penumbangan kebun sawit ilegal tersebut merupakan implementasi Penertiban Kawasan Hutan oleh Satgas PKH bersama jajaran Kemenhut beserta pemerintah daerah, sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

kas138

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan telah mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) berinisial BMA yang membuat onar di hotel di Kalibata pada Agustus 2025.

“Pada Rabu (3/9) malam, BMA resmi dideportasi dari Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan tujuan Suriah,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, WNA tersebut telah dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sesuai Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan.

Bugie menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen Imigrasi dalam menjaga ketertiban umum serta menegakkan hukum keimigrasian di wilayah Indonesia.

“Kami menjalankan tugas secara tegas, profesional, dan berlandaskan hukum. Deportasi ini merupakan langkah penegakan aturan demi menjaga ketertiban masyarakat dan keamanan negara,” ujarnya.

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan berjanji selalu bertindak cepat, humanis serta bersinergi dengan aparat terkait dalam menangani setiap pelanggaran keimigrasian.

Bugie menyampaikan bahwa langkah ini juga sejalan dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang menekankan pentingnya sinergi, profesionalisme dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas keimigrasian.

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan berkomitmen untuk terus mendukung program kerja Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta mengimplementasikan Core Value Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: Profesional, Responsif, Integritas, Modern dan Akuntabel (PRIMA) dalam setiap langkah pelayanan, pengawasan maupun penegakan hukum keimigrasian.

kas138

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, dokumen perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dijadwalkan akan ditandatangani pada 23 September 2025.

“Untuk IEU CEPA Insya Allah ditandatangani tanggal 23 September (2025). Jadi ini full agreement-nya akan ditandatangani sehingga tinggal berproses di parlemen masing-masing,” kata Airlangga usai menghadiri diskusi bersama Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis.

Airlangga menuturkan, Komisioner Perdagangan Komisi Eropa Maroš Šefčovič akan hadir di Indonesia untuk melaksanakan penandatanganan.

Meski demikian, perjanjian IEU-CEPA tidak akan langsung berlaku. Kesepakatan ini terlebih dahulu harus melalui proses persetujuan di parlemen 27 negara anggota Uni Eropa.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono menjelaskan, untuk di Indonesia, proses ratifikasi relatif lebih cepat yakni sekitar 1-2 bulan.

Namun, di Uni Eropa bisa memakan waktu 10-12 bulan karena harus melewati tahapan administratif dan legislasi nasional.

Kemudian tahapan selanjutnya yakni ratifikasi dan penyusunan undang-undang oleh DPR RI yang diperkirakan berlangsung pada kuartal II hingga kuartal IV 2026.

Dengan demikian, lanjut Djatmiko, jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana maka implementasi penuh IEU-CEPA ditargetkan bisa dimulai pada kuartal I 2027.

Adapun IEU-CEPA merupakan kesepakatan dagang dan investasi yang dirancang untuk membuka pintu pasar yang lebih lebih lebar antara Indonesia dan Uni Eropa.

Perjanjian mencakup sejumlah kerja sama di bidang peningkatan perdagangan, investasi dan jasa, hingga regulasi dan standar perdagangan.

https://descargaton.com/

Otoritas Keamanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, meminta agar masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang beredar di media sosial (medsos), khususnya isu soal aksi demonstrasi di bandara atau objek vital pasca-demonstrasi di Jakarta pada beberapa waktu lalu adalah hoaks.

“Sejak beberapa hari ini memang banyak muncul flayer-flayer, video yang mengajak ke bandara untuk menduduki (bandara). Kami imbau masyarakat untuk tidak terhasut dari upaya provokasi,” kata Kapolresta Bandara Soetta Kombes Pol Ronald Sipayung di Tangerang, Kamis.

Ia mengatakan, untuk keterkaitan dengan adanya isu ancaman keamanan seperti aksi unjuk rasa di kawasan Bandara Soetta dipastikan adalah informasi bohong atau hoaks.

Faktanya, kata Ronald, kondisi dan situasi di masing-masing terminal penerbangan berjalan lancar dan aman. Hanya saja, ada penumpukan penumpang seperti yang beredar di media sosial tersebut merupakan aktivitas biasa saat menjelang akhir pekan, bukan aksi demo.

“Dipastikan itu tidak benar, itu bukan aksi demo. Melainkan setiap akhir pekan di Bandara Soetta ini jumlah penumpang pasti meningkat. Artinya situasi itu biasa karena jumlah penumpang baik keberangkatan maupun ketibaan imbang,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sebagai memastikan keamanan dan situasi kamtibmas berjalan Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), akan masih melakukan penembalan pengamanan di kawasan bandar udara terbesar di Indonesia tersebut.

Menurutnya, pasca terjadinya kerusuhan yang di Jakarta dan di beberapa daerah lain sejak Kamis (28/8) lalu, dipastikan tidak berdampak terhadap kondisional keamanan di wilayah Bandara Soetta.

Oleh sebab itu, pihaknya pun menegaskan sebagai menjaga situasi yang kondusif bahwa negara melalui TNI-Polri hadir untuk melindungi masyarakat Indonesia tepatnya kenyamanan bagi para penumpang penerbangan.

“Bahkan kita mengadakan patroli, pengamanan di titik-titik juga dilakukan. Jadi yang pasti sampai saat ini tidak terjadi hal-hal yang berkaitan atas dampak kerusuhan di Jakarta,” katanya.

Sedikitnya sekitar 500 lebih personel dari berbagai unit diterjunkan dalam pengamanan tersebut. Dimana, lanjutnya, dari ratusan petugas ini terdapat pasukan khusus dari Satuan Brigade Mobile (Satbrimob) Polda Metro Jaya.

“Kita ada 520 personel diterjunkan untuk bantu proses penebalan keamanan, dan dibantu dengan tim dari Brimob dari Polda karena di beberapa daerah juga sudah dikirimkan,” kata dia.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri telah menangkap pemilik akun media sosial TikTok berinisial CS (30) yang diduga menyebarkan konten provokatif terkait ajakan aksi pembakaran Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Himawan Bayu Aji dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/9), mengungkapkan bahwa penangkapan itu dilakukan kepada pemilik akun media sosial TikTok yang merupakan seorang karyawan swasta.

“Tersangka membuat konten provokatif berdasarkan perkembangan situasi demonstrasi,” katanya.

Dia menilai, bahwa konten provokatif itu berpotensi membahayakan objek vital nasional karena menghasut untuk melakukan demo di Bandara Soekarno-Hatta yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

Dalam hal ini, penyidik kepolisian menyita sejumlah barang bukti berupa satu lembar KTP atas nama CS, satu unit telepon genggam, dan satu akun TikTok dengan nama pengguna @cecepmunich.

Pasal yang disangkakan kepada tersangka, yakni Pasal 161 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.

slot gacor 777