Arsip foto – Pesepak bola Tim Nasional Indonesia Asnawi Mangkualam dalam pertandingan uji coba di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (2/6/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc/aa.
Kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam membawa tim Garuda unggul 1-0 atas Myanmar pada menit ke-76.
Dalam pertandingan pertama antara kedua tim di ASEAN Cup 2024 yang dimainkan di Stadion Thuwunna, Yangon, Senin, Asnawi mencetak gol setelah memanfaatkan situasi kemelut di depan gawang Myanmar yang diawali dari lemparan ke dalam Pratama Arhan.
Lemparan ke dalam Arhan dari sisi kiri pertahanan Myanmar tak mampu diantisipasi oleh tim berjuluk Singa Asia tersebut. Bola kemudian menghampiri Asnawi yang berada di depan gawang.
Pemain Port FC itu tak menyia-nyiakan peluang yang didapatkan untuk menjadi gol ketika tendangan kaki kanannya gagal dihalau oleh kiper Myanmar Zin Nyi Aung.
(Dari kiri – kanan) Sutradara Garin Nugroho, aktris Della Dartyan, dan aktor Arswendy Bening Swara saat menghadiri penayangan khusus film “Nyanyi Sunyi Dalam Rantang” di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin. (ANTARA/Vinny Shoffa Salma)
Aktris Della Dartyan mengaku senang dan antusias terlibat untuk pertama kalinya dalam proyek film garapan Sutradara Garin Nugroho berjudul “Nyanyi Sunyi Dalam Rantang” yang dirilis bertepatan dengan Hari Antikorupsi se-dunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember.
“Ini seperti mimpi yang jadi kenyataan untuk di direct sama Mas Garin, memang dari dulu pengen sekali secara langsung bekerja sama dengan Mas Garin,” kata Della saat menghadiri penayangan khusus film “Nyanyi Sunyi Dalam Rantang” di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin.
“Alhamdulillah ketemu jodohnya di film ini, semuanya berjalan lancar, impian jadi kenyataan,” sambungnya.
Menariknya, Della mengatakan bahwa dia bersama tim produksi hanya diberikan waktu singkat untuk mempersiapkan film tersebut. Beruntung, Della cukup terbantu dengan latar belakang Suku Jawa yang dimilikinya, sehingga dia dapat mendalami karakter Puspa di film “NSDR” dengan maksimal.
“Kebetulan saya memang lahir di Yogyakarta, jadi sangat terbantu dengan persiapan yang singkat ini,” kata Della.
Dalam film “NSDR”, Della berperan sebagai seorang pengacara bernama Puspa. Di kesehariannya, Puspa membela orang-orang sederhana yang mengalami permasalahan hukum akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“NSDR” menampilkan kisah nyata yang dialami masyarakat kecil akibat keserakahan oknum pejabat yang ingin mengeruk keuntungan pribadi. Della pun menghadapi sejumlah tantangan saat memerankan karakternya di film tersebut.
“Tantangannya cukup besar karena banyak kejutan-kejutan yang diberikan oleh Mas Garin, misalnya naskah itu (disediakan hanya) sekitar 50 persen, sisanya improvisasi,” kata Della.
Selain mendalami dialog yang sebagian besar memakai bahasa Jawa, Della juga dituntut untuk menampilkan kelihaiannya dalam berakting. Dia pun sempat melakukan riset dengan pengacara asli untuk mengetahui rincian tugas dan hal yang mereka lakukan.
“Menyenangkan sekali bekerja bersama beliau (Garin Nugroho), pengalaman yang luar biasa,” kata Della.
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Meutya Hafid, menerima kunjungan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, Senin (9/12/2024) (ANTARA/HO Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia)
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia Meutya Hafid menyatakan siap memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran komunikasi dan informasi, dengan prioritas yang sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat selama libur Natal dan tahun baru 2024/2025.
Dalam keterangan resmi yang diterima, Senin, Menkomdigi memastikan kestabilan dan kualitas jaringan telekomunikasi, khususnya di jalur-jalur transportasi utama yang diprediksi akan mengalami lonjakan trafik pengguna.
“Kemkomdigi juga berkoordinasi dengan operator telekomunikasi untuk memastikan bahwa seluruh jaringan seluler, internet, dan komunikasi data aman. Komdigi juga memantau penggunaan spektrum frekuensi radio, terutama di area-area yang diprediksi akan menjadi pusat keramaian, agar tidak terjadi gangguan yang dapat menghambat perjalanan ataupun komunikasi masyarakat,” ujar Menteri Meutya.
Untuk optimalisasi sektor telekomunikasi dan pengelolaan informasi guna mendukung kelancaran transportasi dan komunikasi selama periode liburan, Kemkomdigi berkolaborasi dengan Kementerian perhubungan untuk memastikan kelancaran transportasi selama libur Natal dan tahun baru.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam kunjungannya ke kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Senin, mengatakan bahwa sektor transportasi akan mengutamakan aspek keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi para pemudik dan wisatawan, baik yang menggunakan moda transportasi darat, laut, maupun udara.
Kementerian Komunikasi dan Digital juga menyiapkan kanal digital https://s.id/mudikpedia bagi masyarakat agar tidak kesulitan dalam mencari berbagai informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perjalanan selama periode libur Natal dan Tahun Baru.
Tersedia dalam kanal tersebut aplikasi peta dan transportasi online hingga informasi kontak darurat yang dibutuhkan. Diharapkan, hal ini bisa memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk mewaspadai terhadap berita-berita hoax yang mungkin muncul jelang Natal dan Tahun Baru yang dapat memicu permasalahan,” ujarnya.
Dengan adanya sinergi yang kuat antara Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Perhubungan, diharapkan pelaksanaan libur Nataru 2024/2025 dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru 2025.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat peresmian kantor Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Support Unit (RSU) di Jakarta, Senin (9/12/2024). ANTARA/HO-Kemendag
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan peresmian kantor Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Support Unit (RSU) di Jakarta pada hari ini, menjadi tonggak baru upaya 15 negara anggota untuk memperkuat integrasi ekonomi di kawasan.
“Peresmian kantor unit ini menandai tonggak baru dalam upaya bersama dari 15 negara anggota RCEP untuk memperkuat integrasi ekonomi di kawasan. Walaupun baru diresmikan hari ini, RSU yang telah beroperasi pada 2 Desember 2024 merupakan pengaturan kelembagaan yang bersifat interim sebagai unit khusus di Sekretariat ASEAN,” ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Pembentukan RSU merupakan mandat pertemuan inaugurasi Menteri RCEP yang telah dilaksanakan pada 17 September 2022 di Kamboja.
Mandat ini berhasil ditindaklanjuti Indonesia sebagai salah satu Capaian Prioritas Ekonomi (PED) saat masa Keketuaan Indonesia untuk ASEAN pada tahun 2023guna memastikan implementasi RCEP yang lebih efektif dan efisien.
“Indonesia sebagai Ketua RCEP untuk ASEAN berkomitmen memastikan RCEP dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Dengan kerja sama dan kolaborasi yang erat, saya yakin kita dapat memastikan implementasi RCEP yang lebih tangguh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dunia usaha di kawasan,” katanya.
Mendag berharap, dukungan dan kepercayaan seluruh negara anggota RCEP dan Sekretariat ASEAN agar RSU dapat beroperasi secara maksimal di bawah kepemimpinan Taufiq Arfi Wargadalam.
Taufiq merupakan perwakilan dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan yang telah terpilih sebagai Direktur Eksekutif RSU.
“Melalui kerja sama dan kolaborasi, Kami yakin operasionalisasi RSU dapat berjalan lancar sehingga implementasi RCEP sebagai Mega Free Trade Agreement (FTA) dapat terwujud,” ucap Budi.
Turut meresmikan RSU, Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn, yang juga dihadiri oleh Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Hou Yanqi sebagai perwakilan negara mitra RCEP, sejumlah Duta Besar negara anggota RCEP untuk ASEAN, dan anggota Komite Perwakilan Tetap ASEAN.
Pencairan dana hibah untuk pilkada sudah disalurkan, Jumat (5/7/224), (ANTARA/HO).
– Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengaudit dana yang digunakan KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait penyelenggaraan dan penggunaan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Menurut dia, publik menunggu keseriusan BPK menjawab dugaan atas penggunaan dana pemilu yang diselewengkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan keterangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI (7/11).
“Jangan sampai ada dana rakyat yang diselewengkan dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” kata Eka di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan anggaran yang digunakan untuk Pemilu dan Pilkada sangat besar. Total anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp71,3 triliun, sedangkan anggaran untuk Pilkada sebesar Rp37,4 triliun yang bersumber 40 persen dari APBD dan 60 persen dari APBN.
Namun, kata dia, dana tersebut belum termasuk tambahan biaya pemungutan suara ulang (PSU) di 287 TPS yang tersebar di 20 provinsi dan juga pilkada ulang yang akan digelar pada 27 Agustus 2025.
“Beruntung Pilpres 2024 satu putaran, bila dua putaran, negara harus menggelontorkan APBN tambahan sebesar Rp38,2 triliun,” kata dia.
Dia mengatakan, desakan audit anggaran sangat wajar mengingat dana Pemilu 2024 sangat fantastis. Menurut dia, dana Pemilu 2024 menyamai alokasi dana Program Makan Bergizi Gratis senilai Rp71 triliun untuk tahun 2025.
Untuk itu, dia meminta agar BPK memastikan audit dana pemilu dilakukan segera secara independen, objektif, dan profesional. Menurut dia, BPK harus tetap mengedepankan nilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan penggunaan dana yang bersumber dari uang rakyat.
Sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan korupsi timah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/12/2024). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)
Sebanyak tiga petinggi smelter swasta dituntut pidana penjara selama 8 tahun hingga 14 tahun terkait kasus dugaan korupsi timah.
Ketiga petinggi smelter dimaksud, yakni Pemilik Manfaat CV Venus Inti Perkasa (VIP) dan PT Menara Cipta Mulia (MCM) Tamron alias Aon yang dituntut 14 tahun penjara serta General Manager Operational CV VIP dan PT MCM Achmad Albani dan Direktur Utama CV VIP Hasan Tjhie yang dituntut masing-masing 8 tahun penjara.
“Kami menuntut agar para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Ardito Muwardi dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.
Selain ketiga petinggi smelter swasta, terdapat pula pengepul bijih timah (kolektor), Kwan Yung alias Buyung yang dituntut dengan pidana penjara selama 8 tahun.
Tak hanya pidana penjara, keempat terdakwa turut dituntut JPU agar dikenakan pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan satu tahun untuk Tamron, sedangkan Albani, Hasan, dan Buyung dituntut pidana denda masing-masing senilai Rp750 juta subsider pidana kurungan enam bulan.
Sementara untuk Tamron, dituntut pula pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp3,66 triliun subsider 8 tahun penjara.
Dengan demikian, JPU menilai perbuatan keempat terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu primer.
Khusus Tamron, JPU menuntut agar dirinya dinyatakan pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sehingga melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dakwaan kedua primer.
Dalam memberikan tuntutan, JPU mempertimbangkan beberapa hal memberatkan dan meringankan bagi keempat terdakwa. Hal memberatkan, yakni perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kemudian, perbuatan para terdakwa dinilai turut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar termasuk kerugian negara dalam bentuk kerusakan lingkungan yang sangat masif, tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya, serta telah menikmati hasil tindak pidana yang sangat besar.
Sementara, hal meringankan yang dipertimbangkan, yaitu para terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga serta belum pernah dihukum.
Adapun keempat terdakwa sebelumnya diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. tahun 2015–2022 sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun.
Kerugian tersebut meliputi sebanyak Rp2,28 triliun berupa kerugian atas aktivitas kerja sama sewa-menyewa alat peralatan processing (pengolahan) penglogaman dengan smelter swasta, Rp26,65 triliun berupa kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, serta Rp271,07 triliun berupa kerugian lingkungan.
Dengan begitu, perbuatan keempatnya didakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kendati demikian khusus Tamron, terancam pula pidana dalam Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tamron diduga melalukan TPPU dari uang korupsi yang diterimanya dalam kasus tersebut sebesar Rp3,66 triliun, antara lain untuk membeli alat berat, obligasi negara, hingga ruko.
Dalam kasus tersebut, Tamron bersama-sama dengan Achmad, Hasan, serta Buyung, melalui CV VIP dan perusahaan afiliasinya, yaitu CV Sumber Energi Perkasa, CV Mega Belitung, dan CV Mutiara Jaya Perkasa, didakwa telah melakukan pembelian dan/atau pengumpulan bijih timah dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah.
Terduga pelaku penembakan siswa SMK Aipda Robig Zainudin (tengah) digiring petugas memasuki ruang sidang kode etik kasus tersebut di Mapolda Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/12/2024). ANTARA FOTO/Makna Zaezar/tom.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto mengatakan Aipda R, oknum anggota Polrestabes Semarang penembak mati siswa SMKN 4 Semarang, GRO, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan perkara tersebut.
“Sudah dilakukan gelar perkara dan statusnya dinaikkan menjadi tersangka,” kata Artanto di Semarang, Senin.
Penyidikan perkara tersebut, lanjut dia, sedang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah.
Sementara anggota Kompolnas Muhammad Chairul Anam meminta proses pidana terhadap Aipda R harus terus dijaga.
Ia juga mengapresiasi penetapan Aipda R sebagai tersangka dalam perkara pidana atas kematian GRO.
Sebelumnya, seorang siswa kelas XI SMKN 4 Kota Semarang, berinisial GRO, dilaporkan meninggal dunia diduga akibat luka tembak senjata api di tubuhnya.
Warga Kembangarum, Kota Semarang, tersebut telah dimakamkan oleh keluarganya di Sragen pada Minggu (24/11) siang.
Adapun Aipda R, oknum polisi yang diduga melakukan penembakan tersebut telah dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam sidang Komite Kode Etik Polri (KKEP)
Sementara pihak keluarga GRO sendiri juga telah resmi melaporkan dugaan pembunuhan tersebut ke Polda Jawa Tengah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menemui Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan untuk membahas kasus IWAS penyandang disabilitas tunadaksa yang menjadi pelaku dugaan kasus TPKS di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Senin (9/12/2024). ANTARA/HO-Biro Humas Kemensos
Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah menemui (IWAS) alias Agus tersangka dugaan kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan memastikan pemenuhan kebutuhan Agus sebagai penyandang disabilitas.
“Saya mengapresiasi Pak Kapolda, rasa hormat kepada Pak Kapolda dan jajarannya karena beliau memiliki suatu keputusan tentang pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum,” kata Mensos dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Senin.
Ia meyakini kepolisian NTB akan memenuhi dan mengakomodasi hak-hak Agus dengan layak sembari melanjutkan proses hukum dugaan kasus TPKS yang dilakukan oleh Agus dengan hati-hati dan teliti.
Mensos juga mengungkapkan telah bertemu dengan Agus dan pengacaranya untuk mengetahui kondisi Agus dan proses hukum yang dilaluinya sejauh ini.
Ia pun menyebutkan hak-hak Agus yang dipenuhi selama menjalani proses hukum, di antaranya berupa pelayanan teknis khusus yang diperlukan pelayanan medis hingga psikis.
“Sehingga ketika Mas Agus misalnya yang diperiksa memang dalam keadaan tidak tertekan, dalam keadaan nyaman, sehingga dia siap diperiksa. Karena hak-haknya sudah dipenuhi,” kata Mensos.
Pada kesempatan yang sama, Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memenuhi hak Agus sebagai tersangka penyandang disabilitas. Salah satu kebijakannya, yaitu memberikan Agus status sebagai tahanan rumah.
“Sebenarnya ini merupakan bagian dari kami memperhatikan hak-haknya dari pelaku. Kenapa kami perhatikan? Karena memang kita di Polda rumah tahanan kita yang terbatas belum menyediakan itu,” kata Irjen Pol Hadi.
Ia menambahkan hari ini Agus juga masih diperiksa dan didampingi pengacaranya yang baru. Pihaknya sudah memperpanjang masa penahanan Agus 40 hari ke depan sebagai tahanan rumah.
“Saat ini kita fokus terkait dengan berkas perkara yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan dua orang sudah kita berita acara interview (BAI), salah satunya memang ada anak-anak,” katanya.*
Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri Irjen Pol. Cahyono Wibowo berbicara dengan awak media di Gedung PTIK Polri, Jakarta, Senin (9/12/2024). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)
Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri Irjen Pol. Cahyono Wibowo menyebut bahwa pembentukan korps tersebut dalam tahap penyusunan peraturan kepolisian (perpol).
“Sekarang ini masih berproses dalam rangka penyusunan perpol,” ucapnya ketika ditemui di Gedung PTIK, Jakarta, Senin.
Dirinya mengungkapkan, Kortastipidkor bakal memiliki fungsi baru, yakni fungsi pencegahan serta fungsi pendukung yang akan diberi nama Direktorat Penelusuran dan Pengamanan Aset.
Dua fungsi baru itu, kata dia, untuk mengikuti perkembangan zaman dalam upaya memberantas korupsi, yaitu melalui pencegahan dan penindakan.
“Kalau dulu kita lihat direktorat itu hanya dua fungsi, yaitu fungsi penyelidikan dan penyidikan. Makanya, melalui Kortastipidkor inilah kita mengembangkan itu,” ucapnya.
Selain penyusunan perpol, saat ini Kortastipidkor juga tengah berproses dalam penyusunan organ-organ di bawah direktorat.
“Jadi, nanti di tiap direktorat itu ada yang tiga subdit. Kemudian, di penindakan juga ada lima atau juga antara empat sampai lima. Lalu, di penelusuran dan pengamanan aset itu ada mungkin tiga subdit,” ujarnya.
Ia berharap, proses transisi bisa segera selesai, sehingga Kortastipidkor dapat mulai aktif bekerja.
“Harapannya juga di dalam rangka menuju mendukung program Presiden RI Bapak Prabowo Subianto (pemberantasan korupsi, red.),” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri yang melatarbelakangi pembentukan Kortastipidkor Polri.
Kortastipidkor mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi serta melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi.
Kortastipidkor dipimpin kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang setara Jenderal bintang dua untuk bertanggung jawab kepada Kapolri.
Selanjutnya, kepala Kortastipidkor dibantu seorang Wakil Kepala Kortastipidkor yang terdiri atas paling banyak tiga direktorat.
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menghadiri Indonesia-Europe Investment Summit 2024, di Jakarta, Senin (9/12/2024). ANTARA/Uyu Septiyati Liman
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menuturkan bahwa pihaknya berencana untuk membuka EU Desk (European Union Desk/Desk Uni Eropa) untuk meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan kawasan tersebut.
Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hasil dari pertemuan bersama para pelaku bisnis yang tergabung dalam Kamar Dagang Eropa (European Business Chambers of Commerce/EuroCham) di Indonesia yang berlangsung di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Senin.
“Kami juga sepakat akan men-set up EU Desk di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Selama ini hanya ada China Desk, Japan Desk, dan Korea Desk, sekarang kami set up EU Desk untuk sama-sama men-support (kerja sama ini),” ujarnya pula.
Selama lima tahun terakhir, negara-negara Eropa secara konsisten menjadi salah satu sumber investasi asing (foreign direct investment/FDI) di Indonesia.
Total 52 negara menyumbang investasi senilai 18,7 miliar dolar AS (Rp296,3 triliun, kurs=Rp15.845 per hari ini) pada periode 2019 hingga kuartal III-2024.
Eropa berada di posisi kelima terbesar asal investasi yang masuk ke Indonesia. Belanda, Prancis, dan Jerman menjadi tiga negara Eropa dengan investasi tertinggi.
Rosan Roeslani menuturkan bahwa Indonesia masih menjadi magnet investasi bagi negara-negara Eropa karena potensi ekonomi dan pasar yang besar.
“Indonesia mewakili sekitar 41 persen dari populasi ASEAN dan 36 persen dari perekonomian ASEAN. Hal ini juga didukung oleh perekonomian yang terus berkembang dan demokrasi yang stabil,” ujarnya pula.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi menyatakan bahwa sebagai mitra strategis, Uni Eropa berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk memperkuat perdagangan dan mengatasi tantangan global.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya, melalui pendekatan Team Europe, juga siap berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Melalui inisiatif-inisiatif utama seperti Global Gateway dan Just Energy Transition Partnership serta peningkatan hubungan perdagangan dan investasi, Uni Eropa merasa bangga dapat mendukung program-program prioritas Indonesia, menciptakan investasi transformatif yang akan membentuk masa depan yang lebih hijau dan inklusif bagi semua,” katanya lagi.
