VIP138GO

^{_{UNG bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) dalam menjalankan program Pangan Aman Goes to Campus. Penandatanganan MoU berlangsung via zoom.(ANTARA/HO-Humas UNG) (UNG)}}

Universitas Negeri Gorontalo (UNG) bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) dalam menjalankan program Pangan Aman Goes to Campus

“Kami berkomitmen untuk mendukung pihak BPOM RI dalam menyukseskan program Pangan Aman Goes to Campus MBKM (Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka) mandiri platform perguruan tinggi. Kerjasama dalam mendukung program tersebut diwujudkan melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU),” kata Rektor UNG Prof Dr Ir Eduart Wolok ST MT di Gorontalo, Senin.

Ia mengatakan, kerja sama tersebut juga ditandatangani oleh Kepala BPOM RI Prof dr Taruna Ikrar MBiomed PhD.

Eduart mengatakan pihaknya menyambut baik kerjasama dengan BPOM RI melalui program Pangan Aman Goes to Campus, mengingat kerja sama ini dapat menjadi laboratorium dalam ajang penelitian raksasa untuk perguruan tinggi di Indonesia, khususnya dengan berbagai macam kekhasan daerah yang dikembangkan oleh kampus bekerjasama dengan BPOM RI.

“Penandatanganan MoU menjadi salah satu komitmen nyata UNG untuk ikut menyukseskan program pangan aman melalui kolaborasi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi,” kata Eduart.

Menurutnya, melalui bentuk kerjasama ini akan mampu mengoptimalkan sumberdaya yang ada di kampus, dimana nantinya kampus dan BPOM dapat berkolaborasi untuk turut serta menunjang program prioritas pemerintah di antaranya program Makan Bergizi Gratis.

“BPOM dapat bekerjasama dengan sumberdaya yang dimiliki kampus, dengan ikut memberikan garansi dan jaminan terhadap keamanan pangan yang menjadi objek dalam program makanan bergizi. Diharapkan dengan kerjasama ini BPOM bersama kampus dapat berkontribusi secara maksimal untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” Eduart.

Kepala BPOM RI Prof dr Taruna Ikrar MBiomed PhD mengatakan, program Pangan Aman Goes to Campus merupakan salah satu inovasi BPOM melalui pembentukan fasilitator keamanan pangan dari komunitas mahasiswa yang berbasis SKKNI bidang keamanan pangan.

“Penandatanganan MoU ini menjadi langkah strategis BPOM untuk menggandeng kampus di Indonesia sebagai mitra strategis,” kata Taruna.

^{_{Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango (tengah) memberikan sambutan dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024). (ANTARA/Fianda SJofjan Rassat)}}

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan potensi penerimaan negara lewat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mencapai Rp30,2 triliun.

“Capaian Stranas PK di antaranya Rp3 triliun penerimaan negara dengan potensi penerimaan negara 30,2 triliun atas pengenaan denda untuk pengendalian perizinan sawit dan tambang di kawasan hutan di lima provinsi,” kata Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin.

Nawawi mengatakan perbaikan tata kelola perizinan ini menjamin kepastian berusaha, terutama di sektor perkebunan dan mineral batu bara.

Selain itu digitalisasi di lebih 2000 pelabuhan dan terminal khusus yang menghasilkan penurunan biaya logistik nasional dari 24 persen menjadi 14 persen dari PDB, dan penyederhanaan waktu layanan dari sebelumnya 2 minggu menjadi kurang 1 hari.

“Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di Asia yang masuk dalam 20 besar negara dengan performance pelabuhan terbaik di dunia versi UNCTAD,” kata Nawawi.

Perbaikan di sektor mineral dan batubara yang dilakukan Stranas PK juga menghasilkan tambahan penerimaan negara sebesar Rp7,7 triliun pada 2023.

Aksi Stranas PK dalam mencegah kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa dengan menekan mark-up harga sektor konstruksi lebih dari 20 persen dengan menggunakan harga rujukan yang transparan.

Untuk mencegah korupsi dalam pemberian subsidi bagi penduduk miskin, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang didorong Stranas PK mampu mengidentifikasi kebocoran sebesar Rp14 triliun setahun untuk subsidi listrik dan ketidaktepatan sasaran subsidi LPG 3 kg sebesar Rp50 triliun.

Stranas PK merupakan aksi pencegahan yang mengkoordinasikan 117 kementerian dan lembaga serta lebih dari 500 pemerintah daerah, dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Pelaksanaan Stranas PK dimotori oleh 5 Kementerian/Lembaga atau yang disebut sebagai Tim Nasional, dengan KPK sebagai koordinator bersama

1. Menteri PPN/ Kepala Bappenas, yang membantu urusan perencanaan
pembangunan, termasuk rencana anggaran.
2. Menteri Dalam Negeri, yang membantu urusan pelaksanaan aksi di daerah.
3. Menteri PANRB, yang membantu urusan aksi terkait reformasi birokrasi,
kelembagaan, Digitalisasi dan SDM aparatur.
4. Kepala Staf Kepresidenan/KSP, untuk sinkronisasi dan pengendalian program prioritas presiden, dan yang akan melaporkan hasil Stranas PK kepada presiden setiap 6 bulan sekali.

^{_{Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meningkatkan kemitraan dengan Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan (LKP) melalui diskusi bertajuk Penguatan Kursus dan Pelatihan Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua di Jakarta, Senin (9/12/2024).(ANTARA/HO-Humas Kemendikdasmen.}}

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi meningkatkan kemitraan dengan Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan (LKP) guna memperkuat pendidikan non-formal.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Jakarta pada Senin mengatakan, LKP berperan penting dalam mempersiapkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing, sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang fleksibel dan mudah diakses oleh masyarakat.

“Kursus berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Apa yang diselenggarakan oleh masyarakat bisa berdampak pada keterampilan anak-anak dan maju beriringan dengan bangsa-bangsa dunia,” kata Mu’ti.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara penyelenggara pendidikan, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), dan pemerintah.

Kerja sama tersebut berfungsi tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nonformal, tetapi juga memastikan inklusivitas dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Ia menambahkan, melalui kolaborasi, Indonesia dapat menjawab tantangan yang dihadapi pendidikan nonformal, termasuk permasalahan anak usia sekolah yang tidak bersekolah (ATS) sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan itu, ia juga memaparkan bahwa salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah kemitraan dengan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Skema baru tersebut mampu memfasilitasi lulusan SMK agar tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga ditambah dengan sertifikasi kompetensi yang dibina di LKP.

“Kita bisa membangun strategi kerja sama yang mutualistik dan mendorong agar tetap produktif bersama-sama,” imbuh Mu’ti.

Melalui forum silaturahim antar-pemangku kepentingan pendidikan itu, pihaknya berharap dapat membuka ruang diskusi yang inklusif antara pemerintah, organisasi mitra, dan pimpinan LKP guna merumuskan solusi atas tantangan di bidang pendidikan nonformal.

     

^{_{Tangkapan layar – Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari memaparkan kondisi pencarian dan pertolongan korban bencana banjir disertai tanah longsor di empat kabupaten di Sumatera Utara, dalam konferensi pers bertajuk “Disaster Brefing” di Jakarta, Senin (25/11/2024). ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo/aa.}}

 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan seluruh daerah di Pulau Jawa masih harus bersiaga menghadapi potensi bencana alam yang dapat ditimbulkan akibat peningkatan intensitas hujan hingga awal 2025.

“Kondisi tersebut dikarenakan yang terjadi saat ini masih awal, puncaknya akan berlangsung awal 2025 sebagaimana prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG),” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers bertajuk “Disaster Briefing” yang diikuti di Jakarta, Senin.

Berdasarkan analisa BMKG diketahui Pulau Jawa, dan 60 persen zona musim di Indonesia lainnya saat ini sudah berada pada musim penghujan dan puncaknya berlangsung sampai kuartal pertama 2025.

Dalam rentang waktu tersebut, BMKG melaporkan kalau hujan meningkat sebesar 20 persen dibandingkan kondisi normal karena dipengaruhi oleh sejumlah fenomena atmosfer seperti Madden Julian Osciliation (MJO), gelombang ekuatorial Rossby, gelombang Kelvin, La Nina lemah dan dapat diperkuat dengan adanya siklon tropis atau bibit siklon tropis.

Dengan begitu, Abdul mengungkapkan bahwa peringatan tersebut harus diperhatikan dengan betul bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah demi meminimalisasi dampak buruk yang akan ditimbulkan.

Adapun dalam peningkatan kesiapsiagaan itu yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengintensifkan pengecekan pada kawasan aliran sungai, perbukitan, tebing curam, mempersiapkan peralatan, anggaran dan termasuk menetapkan status tanggap darurat bencana.

“Kalau daerah sudah langganan bencana segeralah menetapkan status tanggap darurat sehingga pemerintah pusat dalam hal ini BNPB bisa memberi pendampingan kepada daerah,” ujarnya.

Berdasarkan data rekapitulasi BNPB banjir dan tanah longsor mendominasi kejadian bencana pada sejumlah daerah di Pulau Jawa dari 2-9 Desember 2024. Masing-masing Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Bogor, Pasuruan, Sumenep, Malang, Bandung Barat, dan Cilacap.

BNPB mencatat, di Kabupaten Pandeglang ada 48.340 orang menderita/mengungsi dan satu orang warga meninggal dunia akibat banjir.

Kemudian Kabupaten Lebak tercatat ada 9.705 orang menderita/mengungsi dan tiga orang warga meninggal dunia karena banjir, 1.556 orang menderita/mengungsi dan dua meninggal karena tanah longsor. Kabupaten Serang tercatat sebanyak 1.053 orang menderita atau mengungsi.

Kabupaten Cianjur tercatat ada 1.927 orang menderita/mengungsi dan dua orang warga meninggal dunia karena tanah longsor, 4.909 orang menderita/mengungsi dan tiga meninggal karena banjir.

Di Kabupaten Sukabumi sampai dengan Senin sore untuk jumlah korban tanah longsor di Sukabumi ada satu orang meninggal dunia, 12 orang menderita atau mengungsi dan menyebabkan kerusakan lima unit rumah. Sedangkan untuk jumlah korban banjir bandang sementara terdata ada sebanyak 12 orang meninggal dunia, 7.770 orang menderita atau mengungsi dan menyebabkan kerusakan 1.260 unit rumah. Lalu untuk korban pergerakan tanah ada sebanyak 300 orang warga mengungsi dan 30 unit rumah rusak di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar.

^{_{Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meningkatkan kemitraan dengan Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan (LKP) melalui diskusi bertajuk Penguatan Kursus dan Pelatihan Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua di Jakarta pada Senin (9/12/2024). (ANTARA/HO-Humas Kemendikdasmen)}}

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tatang Muttaqin mengatakan kolaborasi dengan Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan (LKP) terbukti meningkatkan kecakapan lulusan vokasi, khususnya SMK.

Dalam diskusi bertajuk Penguatan Kursus dan Pelatihan Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua di Jakarta pada Senin, Tatang menyebutkan LKP menjadi mitra kementerian dalam menyelenggarakan pendidikan di tengah-tengah masyarakat sekaligus membangun SDM yang unggul dan berdaya saing.

“Saat ini ada 35 LKP yang bergabung dalam kegiatan ini, yang diharapkan memberikan strategi dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikdasmen Nahdiana juga menyampaikan praktik baik kemitraan LKP.

Dengan adanya kolaborasi bersama pemerintah daerah (pemda), program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dapat terlaksana dengan baik.

Kedua program tersebut merupakan program prioritas untuk menekan angka pengangguran sehingga lulusan memiliki kecakapan dan dapat terserap ke dunia kerja maupun membuka lapangan pekerjaan.

“Sekitar 60 persen para peserta kursus pada umumnya adalah lulusan SMA dan SMK. Hal ini dapat mendukung peningkatan kompetensi lulusan pendidikan formal sehingga lebih siap kerja maupun berwirausaha,” ujar Nahdiana.

Senada dengan pihak Kemendikdasmen, Pemimpin LKP Salon Christie Mery R. Ch. Mesah mengungkapkan kemudahan yang diperoleh masyarakat melalui LKP.

Menurutnya, sejak ada LKP bidang salon dan kecantikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), anak-anak tidak perlu belajar ke Surabaya atau Jakarta sehingga bisa menghemat biaya.

“Setiap tahun kami menghasilkan 100 orang lulusan bidang salon kecantikan sesuai dengan hasil uji kompetensi. Dari situ, mereka banyak yang membuka salon dan bekerja di Timor Leste, bahkan dari Timor Leste ada yang mengambil kursus di NTT, tidak perlu ke Surabaya atau Jakarta lagi,” ujar Mery.

^{_{Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kementerian Tenaga Kerja Agung Nur Rohmat dan Ketua Umum AP2LN Firman Budiyanto, di Jakarta, Senin (9/12/2024). ANTARA/Indriani.}}

– Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kementerian Tenaga Kerja Agung Nur Rohmat mendorong agar persiapan pengiriman tenaga magang ke Jepang dilakukan lebih matang lagi.

“Terutama dalam persoalan penguasaan bahasa Jepang perlu ditingkatkan lagi. Kalau sebelumnya pelatihan bahasa kurang dari tiga bulan, sekarang kita usahakan lebih dari empat bulan,” ujar Agung dalam pembukaan rapat kerja Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) 2024 di Jakarta, Senin.

Selain itu pembekalan kompetensi teknis perlu ditingkatkan, terutama bagi calon pemagang yang akan magang di tempat atau perusahaan yang membutuhkan penguasaan kemampuan teknis tertentu.

Agung menjelaskan, pemagang asal Indonesia lebih disukai di Jepang, selain karena sifat yang ramah, disiplin, tidak mengeluh juga lebih ulet dibandingkan pemagang dari negara lainnya.

“Makanya tak heran, pihak Jepang memberikan kuota magang hingga 90.000 orang setiap tahunnya, ” jelasnya.

Magang yang menyasar lulusan SMA sederajat tersebut dilakukan selama tiga tahun. Selama magang, para pemagang akan mendapatkan uang saku minimal 100.000 Yen atau sekitar Rp10 juta. Setelah magang selama tiga tahun, para pemagang harus kembali ke Tanah Air dan bisa melanjutkan bekerja di Jepang dengan status pekerja migran Indonesia (PMI).

Ketua Umum AP2LN Firman Budiyanto mengatakan, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para pemagang Indonesia yang akan berangkat ke Jepang.

Menurut Budi, untuk bisa magang ke Jepang, tidak sekadar menguasai bahasa tetapi juga memiliki keterampilan untuk menguasai bidang yang akan ditekuni.

“Kami melakukan kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja -BLK- untuk pemagang profesional, ” jelas Budi lagi.

Budi menambahkan, pihak asosiasi juga melakukan pemantauan terhadap para pemagang. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya hal yang tak diinginkan selama proses pemagangan di Jepang.

Atase Ketenagakerjaan Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia Tanaka Ittetsu mengatakan, keberadaan pemagang sangat membantu masyarakat Jepang. Terlebih, orang Indonesia dikenal ramah.

“Perlu kita ketahui semua, kondisi SDM di Jepang semakin menurun dan umur rata-rata orang Jepang itu 50 tahun ke atas. Jadi, keberadaan para pemagang sangat membantu, ” kata Tanaka.

^{_{Ilustrasi – Jaringan transmisi listrik PT PLN (Persero). ANTARA/HO-PT PLN (Persero)}}

 Kementerian ESDM menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XXI/2023 terkait penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan usaha penyediaan tenaga listrik​​​​​​​.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan sebagai tindak lanjut putusan tersebut, Kementerian ESDM bersama kementerian/lembaga terkait akan melibatkan pakar hukum untuk memberikan tafsir atas putusan MK.

Tafsir hukum itu akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam rangka memastikan langkah kebijakan, yang tepat dalam penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan juga sejalan dengan putusan MK.

Menurut dia, Kementerian ESDM mengapresiasi setiap masukan, opini, atau pandangan yang disampaikan oleh masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha terkait implikasi atas putusan MK tersebut.

“Namun demikian, kami mengimbau agar seluruh pihak tetap menunggu arah kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah,” ucap Jisman.

Kementerian ESDM juga akan mengevaluasi seluruh peraturan terkait ketenagalistrikan untuk menjamin pemenuhan tenaga listrik, yang merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tetap dikuasai oleh negara.

Jisman menambahkan pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong iklim investasi yang kondusif, sekaligus menjaga tata kelola yang baik dan kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan MK Nomor 39/PUU-XXI/2023 telah dibacakan pada Jumat (29/11/2024) dengan disaksikan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Kepala Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan perwakilan Kementerian Hukum.

Sebelumnya, sejumlah serikat pekerja dan perorangan mengajukan permohonan uji materiil atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan ketenagalistrikan.

Dari lima substansi yang diuji, MK menolak tiga permohonan dan mengabulkan dua di antaranya dengan beberapa catatan penting.

Pertama, terkait penyusunan RUKN, MK menegaskan bahwa dalam penyusunan dan penetapan RUKN, diperlukan pertimbangan dari DPR.

Sebagai tindak lanjut putusan tersebut, pemerintah akan menyampaikan permohonan pertimbangan DPR atas draf RUKN yang mengacu pada Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Terkait usaha penyediaan tenaga listrik, MK memutuskan usaha penyediaan tenaga listrik, yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan, harus dilakukan secara terintegrasi.

Mengingat putusan tersebut berdampak terhadap tata kelola bisnis penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan pengembangan ekonomi dengan prioritas industri hilirisasi yang memberikan nilai tambah sumber daya alam, pemerintah akan berhati-hati dalam memberikan tafsir hukum atas putusan tersebut.

_{^{Foto Arsip – Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa (kanan). ANTARA/HO-PTPN IV PalmCo}}

BUMN PTPN IV PalmCo, Sub-Holding Perkebunan Nusantara III (Persero), menyatakan komitmennya untuk menerapkan tata kelola perusahaan (good corporate governance) melalui sertifikasi manajemen antipenyuapan (SMAP) ISO 37001.

“Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember ini, kami menyampaikan bahwa ini bukan sebagai peringatan tahunan semata, melainkan komitmen kami untuk mewujudkan perusahaan yang bersih, berkelanjutan, serta mendukung cita-cita kami, yakni tidak hanya perusahaan perkebunan terluas di dunia, namun sebagai world class agriculture company on the planet,” kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Senin.

Sertifikasi SMAP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi internasional kredibel, TUV Rheinland ini, kata Jatmiko, merupakan bukti kepatuhan Perusahaan tentang Pengelolaan BUMN yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern.

Jatmiko mengatakan perusahaannya berkomitmen melaksanakan tata kelola perusahaan perkebunan lestari dan berkelanjutan, sebagai bagian untuk mewujudkan program pemerintah menuju swasembada pangan dan energi nasional.

Ia juga mengklaim terus memperkuat inovasi dan pendekatan digitalisasi berbasis Internet Of Things (IoT)

Raihan sertifikasi ini merupakan salah satu upaya PTPN IV PalmCo dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk menunjang setiap aktivitas bisnis perusahaan yang genap berusia setahun pada awal Desember ini.

Selain itu, dengan adanya sertifikasi ini, Jatmiko berharap manajemen dapat melakukan kontrol ketat dan meminimalisir terjadinya praktik-praktik penyuapan, gratifikasi dan pemerasan.

“Kita laksanakan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 ini secara komprehensif. Ini adalah bagian dari komitmen penerapan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan dan konsistensi PTPN IV PalmCo untuk turut mendukung program food and energy security nasional,” ujarnya.

Dalam mendapatkan sertifikasi ISO 37001, PTPN IV PalmCo telah melalui serangkaian proses yang berlangsung selama kurang lebih tiga bulan.

Proses awal dilakukan dengan peningkatan kesadaran yang dilanjutkan dengan pembentukan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), dilanjutkan dengan persiapan dokumentasi dan persyaratan, audit internal, tinjauan manajemen hingga proses eksternal sertifikasi eksternal TUV Rheinland.

Berbagai proses telah dilaksanakan dan persyaratan-persyaratan wajib pun telah dipenuhi, mulai dari sosialisasi terkait penerapan SMAP hingga komitmen bersama.

Menurut Jatmiko, insan PTPN IV PalmCo mutlak berahklak, lepas dari praktik-praktik kecurangan agar mampu profesional dan menjadi bagian dari keunggulan bersaing (competitive advantage) perusahaan memasuki era industri 4.0, termasuk meraih kepercayaan dari para stakeholder (supplier, investor, konsumen, pemerintah, karyawan dan masyarakat).

Ia menjabarkan bahwa langkah itu dilakukan dengan beragam upaya seperti penguatan whistle blowing system melalui transparansi dan distribusi nomor ponsel miliknya, tidak hanya kepada karyawan namun terhadap seluruh stakeholders.

Selanjutnya, ia menekankan bahwa PTPN IV PalmCo juga menerapkan pola reward and punishment melalui penegakan sanksi terhadap seluruh pelanggaran tata kelola yang sesuai aturan berlaku.

“Integritas, ketaatan SOP dan validitas report, menjadi poin penting dalam menerapkan strategi ini,” katanya pula.

Semua langkah itu dibarengi dengan pemanfaatan teknologi sebagai sarana transformasi digital melalui PalmCo Business Cockpit (PBC) yang diresmikan awal bulan ini sehingga pengawasan jadi jauh lebih efektif, validasi data, dan reporting secara realtime.

“Mengedepankan teknologi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan menjadikan budaya anti korupsi di perusahaan,” kata Jatmiko.

^{_{Rektor Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon, Yance Rumahuru meluncurkan fakultas Sains dan Teknologi, sebagai salah satu syarat pemenuhan transformasi dari Institut ke Universitas Kristen Negeri (UKN). ANTARA/ Penina F Mayaut. (IAKN)}}

– Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon meluncurkan Fakultas Sains dan Teknologi, sebagai salah satu syarat pemenuhan transformasi dari institut ke Universitas Kristen Negeri (UKN).

“Setelah satu tahun kami menanti terjawab juga dengan penyerahan SK tentang Pembentukan Fakultas Sains dan Teknologi yang akan menjadi payung bagi program studi seperti Sistem Informasi, Arsitektur, dan Teknik Industri,” kata Rektor IAKN Ambon, Yance Z Rumahuru, di Ambon, Senin.

Ia mengatakan, keberadaan Fakultas Sains dan Teknologi merupakan jawaban atas kebutuhan pasar kerja di wilayah timur Indonesia.

Selain itu, fakultas ini juga merupakan syarat untuk transformasi kelembagaan IAKN Ambon menuju Universitas Kristen Negeri (UKN) pertama di Indonesia.

“Hadirnya Fakultas Sains dan Teknologi ini secara tidak langsung membantu memutus mata rantai ketergantungan terhadap program studi yang selama ini harus diambil masyarakat timur Indonesia di wilayah tengah dan barat,” katanya

Kehadiran fakultas baru, IAKN Ambon dapat bersinergi dan mendukung pemerintah dalam pembangunan kawasan Maluku dan bagian timur Indonesia.

“Bertambahnya fakultas umum di IAKN Ambon, kita semakin dekat dengan transformasi kelembagaan menuju UKN. Kami sudah melengkapi semua persyaratan dan melakukan koreksi terhadap rasio perbandingan dosen-mahasiswa pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti),” katanya.

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Syuryadi Sabirin, menyampaikan IAKN Ambon akan terus maju dan berkembang serta melahirkan generasi terbaik Maluku yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan provinsi Maluku

“Perkembangan teknologi yang pesat saat ini menuntut kita untuk adaptif dalam perkembangan zaman. Diharapkan melalui momentum peluncuran ini dapat meningkatkan semangat mahasiswa untuk berprestasi serta memanfaatkan kesempatan ini sebagai bentuk peningkatan kualitas akademik yang berorientasi pada masa depan, ” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bimas Kristen RI, Johni Tilaar menambahkan, peluncuran fakultas ini sebagai kesempatan bagi IAKN Ambon untuk membuka harapan baru dalam bidang sains dan teknologi.

“Hal ini merupakan langkah strategis yang selaras dengan visi dan misi Kementerian Agama untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kemajuan zaman,” katanya.

Dirinya juga mengajak semua pihak, untuk mendukung dan berkolaborasi dalam mengembangkan fakultas ini agar dapat menjadi pusat unggulan yang menghasilkan penelitian inovatif serta solusi yang relevan bagi masyarakat.

^{_{Anggota Polrestabes Semarang, Aipda R, saat akan memasuki ruang aidang Komite Kode Etik Polda Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/12/2024). ANTARA/I.C. Senjaya/aa.}}

Aipda R, oknum anggota Polrestabes Semarang penembak mati siswa SMKN 4 Semarang, GRO, dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pecat oleh majelis Komite Kode Etik Polri (KKEP) Polda Jawa Tengah.

Sidang kode etik terhadap Aipda R digelar di ruang sidang Bidang Propam Polda Jawa Tengah di Semarang, Senin, mulai pukul 13.00 hingga 20.30 WIB.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto mengatakan majelis komite etik menjatuhkan putusan PTDH terhadap Aipda R.

“Yang bersangkutan mengajukan banding atas putusan tersebut,” katanya.

Ia menyebut yang bersangkutan diberi kesempatan tiga hari untuk mengajukan banding.

Dalam majelis Komite Kode Etik Polri, kata dia, dalam pertimbangannya terperiksa dinyatakan melakukan perbuatan tercela berupa penembakan terhadap sekelompok orang atau anak-anak yang sedang berkendara.

Sementara anggota Kompolnas Muhammad Chairul Anam usai mengikuti persidangan, mengapresiasi hasil sidang komite etik tersebut.

“Ada tiga putusan, yang bersangkutan melakukan perbuatan tercela, dipatsus selama 14 hari, dan PTDH,” katanya.

Menurut dia, putusan tersebut sesuai dengan harapan masyarakat.

Adapun orang tua GRO, Andi Prabowo, yang menghadiri pembacaan putusan tersebut, meminta putusan yang seadil-adilnya dalam perkara tersebut.

“Keinginan saya dipecat dan proses hukum berlanjut,” katanya.

Sebelumnya, seorang siswa kelas XI SMKN 4 Kota Semarang, berinisial GRO, dilaporkan meninggal dunia diduga akibat luka tembak senjata api di tubuhnya.

Warga Kembangarum, Kota Semarang, tersebut telah dimakamkan oleh keluarganya di Sragen pada Minggu (24/11) siang.

Adapun Aipda R, oknum polisi yang diduga melakukan penembakan saat ini telah ditahan dan menjalani proses hukum.

Sementara pihak keluarga GRO sendiri telah resmi melaporkan dugaan pembunuhan tersebut ke Polda Jawa Tengah.