VIP138GO

_{Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur}

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah menyita aset milik Linda Susanti, saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan. Bantahan ini disampaikan setelah Linda melaporkan penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena keberatan atas dugaan penyitaan aset.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa penyidik hanya menyita dokumen, bukan barang berharga atau aset sebagaimana diberitakan.

“Kalau yang kami lakukan, ada yang kami sita, tetapi itu dokumen-dokumen. Sementara yang saya baca di media, seolah ada barang berharga atau uang yang disita, itulah yang kemudian menjadi polemik,” ujar Asep kepada wartawan, Jumat (5/12/2025).

Asep mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan laporan yang diajukan Linda ke Dewas KPK. Menurutnya, saluran tersebut memang jalur yang tepat untuk menyampaikan keberatan.

“Terkait laporan tersebut, saya menyambut baik. Kenapa? Karena permasalahan saudara Linda adalah permasalahan hukum. Jadi kalau dilaporkan ke Dewas, itu sudah benar salurannya. Sehingga bisa diproses dan kami juga bisa merespons,” tuturnya.

_{Presiden Prabowo Subianto saat meninjau pengungsi banjir Sumatera}

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengirim tenaga kesehatan atau nakes ke sejumlah wilayah yang terdampak bencana di Pulau Sumatera. Usulan itu diberikan lantaran kawasan bencana banjir kerap menghadapi ancaman penyakit.

“Kemenkes harus segera kirim dokter, nakes, dan obat-obatan ke lokasi-lokasi korban bencana Sumatera. Mereka segera diturunkan untuk membantu warga yang terkena musibah,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, Rabu (3/12/2025).

Ia menyebut kewaspadaan terkait potensi penyakit pascabanjir penting untuk diutamakan, terutama bagi kelompok rentan. Ia juga mendesak agar Kemenkes memastikan fasilitas kesehatan berfungsi dengan baik.

“Waspadai penyakit pascabanjir, utamakan lansia dan anak-anak. Siapkan rumah sakit dan puskesmas untuk merawat mereka yang sakit,” ujar Yahya.

Selain itu, Yahya menyarankan agar seluruh warga terdampak menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan.

“Cek kesehatan semua warga yang terdampak bencana, khususnya mereka yang tinggal di tempat-tempat pengungsian. Koordinasikan dengan dinas daerah, rumah sakit daerah, dan puskesmas. Siapkan posko kesehatan di tengah-tengah warga masyarakat yang terkena bencana,” tegas Yahya.
 

_{Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)}

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung resmi melantik Uus Kuswanto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta menggantikan Marullah Matali yang memasuki masa pensiun. Pramono mengungkapkan, bahwa penunjukan Uus didasari kebutuhan Jakarta akan sosok administrator yang kuat untuk memperkuat kinerja birokrasi.

“Saya melihat rekam jejak, dan saya membutuhkan seorang administrator yang ulung, yang kuat,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (1/12/2025).

Menurut Pramono, pengalaman panjangnya selama 25 tahun di pemerintahan pusat membuatnya memahami dengan jelas tipe pemimpin birokrasi yang dibutuhkan Jakarta saat ini. 

Ia juga membantah anggapan bahwa proses seleksi hingga pelantikan Uus dilakukan secara mendadak atau tertutup. Pramono menegaskan seluruh mekanisme seleksi tetap dijalankan, mulai dari penyaringan 10 calon hingga mengerucut menjadi tiga nama. Pemprov Jakarta, kata dia, menerapkan kombinasi seleksi terbuka dan manajemen talenta.

“Proses itu dijalani penuh. Hanya saja saya berkeinginan proses ini jangan terlalu heboh. Yang penting memilih orang terbaik,” ujarnya.

_{Bencana di Agam, Sumbar (Foto: Dok BNPB)}

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 74 orang meninggal dunia di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, akibat bencana cuaca ekstrem yang menyebabkan banjir dan longsor. Operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan tim gabungan hingga hari ini, Sabtu (29/11/2025).

“Berdasarkan data BPBD Kabupaten Agam, jumlah korban meninggal dunia per 28 November 2025, pukul 20.00 WIB sebanyak 74 orang yang tersebar di 5 kecamatan,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.

Aam, sapaan Abdul Muhari, merinci jumlah korban di Kecamatan Palembayan sebanyak 27 orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, 21 orang sudah teridentifikasi nama korbannya, sedangkan 6 lainnya masih dalam proses identifikasi.

Sementara itu, korban lain teridentifikasi di wilayah Kecamatan Palembayan: di Kampung Tangah sebanyak 7 orang, Kampung Tangah Timur 9 orang, dan Subarang Ala 17 orang.

Di kecamatan lain, rinciannya adalah: Kecamatan Malalak 10 orang, Tanjung Raya 2 orang, Palupuh 1 orang, dan Matur 1 orang. Korban meninggal dunia di wilayah tersebut telah teridentifikasi oleh petugas. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Agam merilis 78 orang lainnya masih belum ditemukan. 

Jumlah korban hilang di Kecamatan Palembayan sebanyak 69 orang, sedangkan di Kecamatan Malalak 7 orang dan Tanjung Raya 2 orang.

_{Menko PMK Pratikno}

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menyampaikan banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyebabkan akses jalur darat rusak. Hal ini mengganggu akses distribusi bantuan untuk korban.

“Mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang cukup luas, khususnya jembatan, kemudian jalan, tanah longsor, baik tanah jalan yang tertimbun dari longsoran dari atas maupun tanah yang terputus akibat longsor ke bawah,” ujar Pratikno, Kamis (27/11/2025).

Meski mengalami kesulitan, pemerintah memastikan pengiriman bantuan tetap akan dilaksanakan. Bantuan, kata Pratikno, akan dikirim melalui udara.

“Tadi kita sudah diskusikan dengan Pak Kepala BNPB yang saat ini berada di Tarutung, untuk menggeser mengirimkan bantuan melalui udara, karena kan kita tidak bisa menunggu pemberian bantuan sampai alat infrastruktur perhubungan darat ini selesai,” ucapnya.

Kendati pengiriman bantuan via udara ini juga akan menyesuaikan cuaca. Jika cuaca terus membaik, maka akan dilaksanakan pengiriman bantuan.

_{KPK Tunggu Surat Keputusan Rehabilitasi untuk Bebaskan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi (Nur Khabibi)}

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menunggu surat keputusan rehabilitasi untuk mengeluarkan eks Dirut ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, dari dalam penjara. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyetujui Ira dan dua terdakwa lainnya mendapat rehabilitasi. 

“Masih menunggu surat keputusannya,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Selasa (25/11/2025). 

Diketahui, Ira menerima rehabilitasi bersama Yusuf Hadi, selaku mantan direktur komersial dan pelayanan, serta Harry Muhammad Adhi Caksono selaku mantan direktur perencanaan dan pengembangan.

Asep menjelaskan, hal itu berdasarkan amnesti yang diterima Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Setelah menerima surat keputusan dari kementerian terkait, Pimpinan KPK akan mengeluarkan surat untuk pembebasan. 

“Tentunya setelah proses selesai, karena nanti ada surat keputusan pimpinan untuk mengeluarkan tiga direksi yang sedang berperkara ini yang ditahan oleh kami,” ujarnya.

“Jadi ada proses, mungkin kita tunggu saja untuk petugas dari Kementerian Hukum mengantarkan surat keputusan tersebut,” sambungnya. 

Pengacara Ira Puspadewi, Soesilo Aribowo mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (25/11/2025) malam. Ia datang ke KPK setelah kliennya mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto dalam kasus dugaan korupsi proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry. 

Ia menjelaskan, kedatangannya ini guna mengecek apakah Lembaga Antirasuah telah menerima surat rehabilitasi atau belum. Jika sudah, ia meminta kliennya dibebaskan malam ini juga. 

_{DPR Cecar Sistem Coretax, Dirjen Pajak Sebut Masih Masa Garansi (Foto: Tangkapan Layar)}

Komisi XI DPR mencecar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengenai status dan kinerja sistem Coretax yang saat ini masih dalam masa transisi. DPR meminta data detail mengenai kesiapan wajib pajak (WP) yang telah beralih ke sistem baru tersebut, termasuk angka komplain dan gap target WP yang belum masuk Coretax.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa sistem Coretax saat ini masih berada dalam masa retensi atau masa garansi yang dipegang oleh pihak ketiga. Serah terima 100 persen kepada DJP baru akan dilakukan pada 31 Desember 2025.

“Siap Bapak, coretax masih masa retensi atau masa garansi, jadi sampai 31 Desember baru diserahterimakan 100 persen kepada DJP dari pihak ketiga Bapak,” ungkap Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI, Senin (24/11/2025).

Menanggapi pertanyaan Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun mengenai definisi ‘makin baik’ pada operasional sistem, Bimo mengklaim adanya perbaikan yang berkelanjutan.

“Insidennya makin kecil Bapak, masih ada insiden makin kecil, kemudian waktu tunggu, waktu apa namanya gap makin kecil,” ujar Bimo.

Bimo menambahkan bahwa saat ini, DJP masih menjalankan proses tandem dengan vendor, tim penyiap DJP, dan tim TIK untuk mengatasi insiden yang muncul hingga penyerahan sistem.

Anggota Komisi XI Harris Turino menekankan bahwa masalah utama dalam transisi ini adalah ketika terjadi peralihan yang berpotensi menghambat pendapatan perpajakan. Dia meminta DJP agar transparan mengenai angka WP yang sudah sepenuhnya beralih ke Coretax dan tingkat komplain yang terjadi.

“Ini kan problem utama kita kan ketika peralihan Pak. Nah, saya katakan berapa WP kita, apakah semua WP itu sudah masuk ke coretax apa komplainya, berapa gap-nya ini juga harus dilaporin kita Pak Dirjen seperti itu,” tegas Harris.

_{Pesawat Cessna PK WMP Jatuh di Karawang (foto: dok ist)}

 Pesawat milik BRO Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PK-WMP terjatuh di Desa Kertawaluya, Tirtamulya, Karawang, Jawa Barat, pada Jumat sore. Polisi memastikan lima orang yang berada di dalam pesawat selamat.

“Pesawat yang terbang dari Tangerang menuju Cirebon tersebut membawa lima orang awak. Berdasarkan informasi sementara yang diterima Polres Karawang, seluruh awak dinyatakan selamat,” kata Kasi Humas Polres Karawang, Ipda Cep Wildan, Jumat (21/11/2025).

Wildan menjelaskan, bahwa petugas gabungan Polri, TNI, BPBD, dan unsur pemerintah daerah telah dikerahkan menuju lokasi untuk melakukan pengecekan TKP, evakuasi, serta pengamanan area jatuhnya pesawat.

“Data lebih lanjut masih dalam pendalaman. Tim gabungan sedang berada di lapangan untuk memastikan kondisi terkini dan melakukan penanganan,” ujarnya.

Sebelumnya, rekaman video yang beredar menunjukkan pesawat berada di area persawahan, dengan warga sekitar terlihat mendatangi lokasi kejadian. Pada badan pesawat tampak tulisan “Skydive Indonesia”.

_{Heboh Kasus Ijazah Palsu, dr Tifa Sarankan Jokowi Jalani Perawatan ke Luar Negeri}

 Pegiat media sosial, dr. Tifauziah Tyassuma berharap agar kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diselesaikan dengan mekanisme penghentian penyidikan atau SP3. Dia juga menyarankan negara untuk memberikan fasilitas agar Jokowi bisa menjalani perawatan medis ke luar negeri.

“Dalam berbagai negara, ketika tekanan publik terhadap seorang mantan pemimpin mencapai titik yang sangat tinggi, negara memilih memberikan ruang pemulihan, bukan konfrontasi,’’ ujarnya pada wartawan, Rabu (19/11/2025).

‘’Terlebih kami memahami tekanan politik berkepanjangan dapat berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental seseorang, dalam hal ini adalah mantan Presiden Joko Widodo, stres akut, penurunan imunitas, hingga risiko komplikasi medis,” lanjutnya.

Menurutnya, dalam kerangka mencari penyelesaian yang lebih besar dan lebih beradab, Tifa menawarkan suatu pendekatan yang dikenal dalam kajian politik sebagai Marcos Way. Pendekatan itu menempatkan kemanusiaan sebagai pilar penyelesaian.

“Karena itu, menyediakan jalan keluar berupa kesempatan untuk menjalani perawatan medis di luar negeri, dapat menjadi solusi yang elegan dan manusiawi. Ini yang kami tawarkan,” imbuhnya.

Pendekatan seperti itu kata dia memungkinkan dua hal sekaligus berjalan. Di satu sisi, negara menjaga ketenangan publik dan menghindari eskalasi konflik. Di sisi lain, pihak yang bersangkutan tetap mendapatkan ruang penghormatan dan perlindungan kesehatan.

“Inilah pilihan penyelesaian yang tidak merendahkan siapapun, sekaligus membuka jalan bagi negara untuk memfokuskan energi pada masa depan dan agenda pembangunan,” terangnya.

_{Ilustrasi judi online (Foto Ist)}

Praktik judi online dan game online terafiliasi semakin meresahkan masyarakat. Aparat penegak hukum pun diminta untuk mengambil langkah hukum yang tegas, terukur, dan transparan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat.

Ketua Eksponen Pemuda Indonesia (EPI) Andrianto menegaskan, jaringan judi online telah menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Bahkan, menyebabkan kerugian ekonomi masyarakat dan menciptakan dampak sosial yang meluas.

Judi online, menurut Andrianto, telah menjadi salah satu bentuk kejahatan digital dengan pertumbuhan paling cepat dalam beberapa tahun terakhir. Akses yang mudah melalui perangkat digital membuat remaja dan pemuda berada pada posisi rentan.

“Kerusakan moral, kerugian finansial, dan dampak keluarga akibat judi online sudah terlihat nyata di lapangan. Negara harus hadir dengan tindakan tegas, bukan hanya imbauan,” ujarnya di Kejagung, Jakarta, dikutip Senin (17/11/2025).

EPI pun meminta Kejagung dan Polri segera menindak jaringan operator judi online yang selama ini masih beroperasi dan meraup keuntungan besar dari masyarakat. Kemudian, menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat, baik sebagai bandar, penyedia layanan, sponsor, maupun pihak yang memfasilitasi transaksi ilegal.

hipmibelu.org