VIP138GO

PT Freeport Indonesia (PTFI) turut menggelar Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara tersebut secara serentak dilakukan di empat lokasi kerja di tiga provinsi dengan tema “Pertambangan Hulu Hilir Untuk Indonesia Maju”.

Upacara di area PTFI Tembagapura (8.45 WIT) dilakukan secara bersamaan dengan upacara Smelter Gresik (6.45 WIB). Hal ini menjadi simbol bagi PTFI yang sudah beroperasi secara terintegrasi dari hulu (proses penambangan dan pengolahan) di Tembagapura hingga hilir (prosespemurnian) di Smelter Gresik, Jawa Timur.

Secara bersamaan, upacara juga berlangsung di Alun-alun Kuala Kencana, Mimika, Papua Tengah, dan Kantor PTFI di Jakarta.

Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan, upacara pengibaran bendera memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di PTFI mengangkat sub-tema “Pertambangan Hulu Hilir Untuk Indonesia Maju”. Hal ini sejalan dengan komitmen PTFI untuk mendukung kebijakan hilirisasi pertambangan yang diamanatkan oleh pemerintah Indonesia.

Sebagaimana diketahui, pada Juni 2024 lalu PTFI telah menyelesaikan pembangunan dan mulaimengoperasikan smelter tembaga single line terbesar di dunia yang dibangun di area seluas 100hektare di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Gresik, Jawa Timur.

“Ini artinya Tambang Bawah Tanah terbesar di dunia telah terintegrasi dengan Smelter TembagaSingle Line terbesar di dunia, dan bersama PT Smelting akan menghasilkan Katoda Tembaga 1juta ton per tahun. Menjadikan Freeport Indonesia sebagai Pertambangan tembaga Hulu-Hilirterbesar di dunia,” ujar Tony dalam keterangan resminya, Sabtu (17/8/2024).

Upacara pengibaran Bendera Merah Putih yang terpusat di Tembagapura memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk Pelaksanaan Upacara HUT RI di lokasi dengan elevasi tertinggi, yakni di ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut.

Sertifikat MURI tersebut diterima langsung oleh Presiden Direktur PTFI Tony Wenas setelah upacara pengibaran bendera.

“Saya ucapkan selamat memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesiakepada segenap keluarga besar PTFI dimanapun berada. Singsingkan lengan bajumu, mari kita bekerja bersama-sama secara aman dan selamat, dari Tanah Papua untuk Indonesia Maju,” tukasnya.

slot gacor

Hampir semua peradaban kuno mengenal tentang dongeng pulau berlapis emas. Di India misalnya, berbagai karya syair klasik menceritakan keberadaan pulau emas nun jauh di seberang lautan sana. Karya sastra klasik Ramayana menyebut pulau itu bernama Suvarnabhumi.

Begitupun di Yunani dan Romawi. Sejumlah teks dari dua peradaban itu bercerita tentang pulau emas di selatan India. Salah satu teks dari abad ke-1 Masehi menyebut secara spesifik bahwa pulau impian itu ada di sebuah lokasi di mana matahari tepat di atas kepala. Peradaban modern mengenalnya dengan wilayah khatulistiwa.

Di China, naskah era Dinasti Ming abad ke-14 menyebut negeri tersebut sebagai San Fo Tjai. Penulis memberi petunjuk: lokasi negeri tersebut ada di selatan.

Lalu zaman berganti menjadi modern. Mimpi pencarian harta karun berubah menjadi ekspedisi mencari kebenaran ilmiah atas dongeng tersebut. Para peneliti di era modern bersepakat, pulau yang dimaksud oleh naskah-naskah kuno itu ada di Indonesia, yaitu Sumatera.

Sejarawan O.W Wolters dalam bukunya Kebangkitan dan Kejayaan Sriwijaya Abad III-VII (2017) menulis banyaknya catatan sejarah tentang Sumatera menunjukan popularitas Asia Tenggara sebagai sumber emas penting di dunia pada masa lalu.

William Marsden dalam The History of Sumatera (1811) menggambarkan aktivitas penambangan emas di Sumatera pada abad ke-19. Dia menyebut Kota Padang menerima 283 kilogram emas dari 1.200 tambang di daerah pedalaman. Setiap tambang diperkirakan memiliki nilai ekonomis hingga 1 juta gulden.

Sejarawan Prancis Denys Lombard dalam bukunya Kerajaan Aceh (1986) menceritakan kondisi di Aceh yang lebih spektakuler. Dia mengatakan Kerajaan Aceh memiliki 300 tambang emas. Setiap tambang diperkirakan mampu menghasilkan emas 24 karat yang seakan tak ada habisnya.

Jenderal asal Perancis Augustin de Beaulieu menjadi saksi mata melimpahnya emas ketika menginjakan kakinya di Aceh pada 1621. Pelaut itu menyebut Aceh seolah memiliki tanah yang mengeluarkan emas. Emas yang ditemukan, kata dia, sering dalam bentuk gumpalan.

Berbagai penelitian sejarah menyebut zaman kolonial memang menjadi masa eksploitasi besar-besaran emas di Sumatera. Perdagangan emas menjadi sumber pendapatan penguasa kolonial, selain penjualan rempah-rempah.

Penduduk lokal turut memanfaatkan terbukanya perdagangan emas internasional itu sebagai peluang mencari cuan. Mereka mengolah emas untuk dijual dan melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang kaya raya. Beberapa nama pengusaha asal Sumatera yang kaya berkat emas kemudian memberikan sumbangan ketika Indonesia merdeka.

Saat ini, penambangan emas di sejumlah kawasan Sumatera masih berlangsung, namun tidak semasif dahulu. Jumlah emas di pulau itu telah berkurang drastis. Soal cerita pulau berlapis emas, rasa-rasanya saat ini lebih tepat disematkan untuk pulau lain di ujung timur Indonesia, yakni Papua.

kera4d

Indonesia masih payah untuk urusan ketahanan pangan. Bahkan dengan klaim sebagai negara agraris, level ketahanan pangan Indonesia kalah dari Singapura.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud mengatakan pemerintah mencatat sebanyak 7-16% masyarakat Indonesia masih rentan terhadap ancaman kelaparan. Data ini, kata dia, sejalan dengan adanya tren penurunan pada tingkat produktivitas lahan padi di Tanah Air.

“Kami mencatat adanya sedikit penurunan pada produktivitas padi kita,” kata Daud dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Jawa, Rabu, (14/8/2024).

Ketahanan pangan di sini didefinisikan bukan hanya dari ketersediaan bahan pangan. Namun juga kemampuan warga negara untuk mengakses makanan tersebut.

Daud menuturkan level ketahanan pangan RI benar-benar diuji ketika sejumlah negara menyetop keran ekspornya. Negara pengekspor beras seperti India, Kamboja dan Thailand menghentikan kegiatan ekspor pangan karena adanya kemarau panjang yang diakibatkan oleh fenomena iklim El Nino.

“Ini yang menjadi tantangan kepada kita untuk menjamin kecukupan pangan ini setidaknya untuk beberapa waktu ke depan,” kata dia.

Daud mengatakan level ketahanan pangan Indonesia saat ini masih kalah dari negara tetangga, yaitu Singapura. Padahal, kata dia, Singapura merupakan negara yang tak memiliki lahan untuk pertanian.

“Singapura tidak punya lahan yang cukup seperti kita, mereka negara pengimpor tapi memiliki ketahanan pangan yang ada di atas kita,” ujar dia.

Namun, Daud melanjutkan ketahanan pangan ini sebenarnya memiliki anomali tersendiri. Dia mengatakan Thailand sebagai negara pengekspor beras ternyata juga memiliki ketahanan pangan yang ada di bawah Singapura.

Hal ini, kata dia, menunjukkan produksi bahan pangan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan ketahanan pangan suatu negara.

“Kalau kita lihat, Thailand sebagai negara pengekspor tapi kita masih sedikit lebih baik untuk ketahanan pangan,” kata dia.

“Bahwa tidak menjadi ukuran apakah dia importir atau eksportir, tapi lebih bagaimana ketangguhan kita, bagaimana kita bisa mengandalkan perdagangan, dan didukung teknologi logistik dan tata kelola yang lebih baik,” kata dia melanjutkan.

Dia mencontohkan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan level ketahanan pangan. Di antaranya penggunaan mesin penggilingan yang bisa meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kualitas produksi gabah. “Ini juga bagian yang bisa menentukan langkah ketahanan pangan kita ke depan,” ujar Daud.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memamerkan hasil dari ‘proyek kebanggaannya‘ dalam hal ini adalah hilirisasi nikel. Tercatat, nilai ekspor dari hilirisasi tersebut mengalami kenaikan yang signifikan.

Berdasarkan. yang disebutkan Presiden Jokowi bahwa nilai ekspor hilirisasi nikel ini melejit berkali kali lipat dari yang hanya Rp 33 triliun menjadi Rp 510 triliun.

“Seperti dikatakan Pak Menko Luhut Binsar Pandjaitan sekarang sudah US$ 34 billion nilai dari ekspor nikel kita, dari yang sebelumnya 33 triliun melompat jadi kira-kira Rp510 triliun,” ungkap Presiden Jokowi dalam peresmian pabrik bahan anoda baterai lithium milik PT Indonesia BTR New Energy Material, di Kendal, Jawa Timur, beberapa waktu yang lalu atau Rabu (7/7/2024).

Jokowi mengakui, bahwa kebijakannya mengembangkan hilirisasi dengan menyetop keran ekspor bijih nikel ke luar negeri mendapatkan pandangan pro dan kontra. Diantaranya gugatan dari Uni Eropa (UE) ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

“Dan kita kalah. tapi saya sampaikan negara ini adalah negara yang berdaulat, kepentingan nasional adalah segala-galanya buat kita. Tidak bisa kita didikte oleh siapapun,” terang Jokowi.

Yang terpenting saat ini, kata Jokowi, Indonesia sudah memulai untuk mengembangkan industri sebagai eksosistem besar dari kendaraan listrik (Elctric Vehicle/EV). Sehingg, impian membuat ekosistem kendaraan listrik kuat dan terintegrasi yang satu per satu mulai terwujud.

“Smelter nikel dan turunannya di Morowali, di Weda Bay dan lokasi-lokasi lainnya sudah mulai berjalan. Yang kedua di Agustus dan September smelter dari Freeport dan Amman Mineral di Sumbawa dan Gresik juga sudah akan berproduksi,” jelas Jokowi.

Ketiga, lanjut Jokowi, bauksit di Mempawah Kalimantan Barat ditargetkan pada bulan depan akan mulai percobaan produksi.

“Kalau semuanya jadi, ekosistemnya akan terbangun, kita akan bisa masuk ke global supply chain yang akan memberikan nilai tambah yang besar baik masalah rekrutmen, tenaga kerja maupun pertubuhan ekonomi kita,”

Ditambah lagi, hari ini Presiden Jokowi juga meresmikan pabrik bahan anoda baterai lithium milik PT Indonesia BTR New Energy Material, di Kendal, Jawa Timur, Rabu (7/7/2024)

“Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan pabrik ini. Baru 10 bulan yang lalu kita tandatangan di Beijing. Tau-tau pabriknya sudah jadi. Ini yang namanya kecepatan dan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat dan kita sekarang sudah jadi negara yang cepat,” tandas Jokowi.

Trade Minister Zulkifli Hasan stated that a task force to handle illegally imported goods will be launched on Friday, July 19, 2024.

“I have met with the National Police Chief and the Attorney General. Hopefully, next Friday, the task force will have been formed,” he remarked at the office of the Trade Ministry in Jakarta on Wednesday.

Hasan noted that his ministry had identified spots used to smuggle illegally imported goods into Indonesia. Those locations are spread over several provinces, including Banten, Jakarta, Central Java, East Java, North Sumatra, Batam, and South Sulawesi.

“The methods have begun to be identified. The places have begun to be identified,” he affirmed.

On the same occasion, Director General of Consumer Protection and Orderly Commerce of the Ministry of Trade, Moga Simatupang, stated that the task force would be operational for a year.

Simatupang remarked that the task force’s performance would later be evaluated to decide on the continuity of its operations.

The task force will pay special attention to several goods, such as textiles, ceramics, footwear, clothes, cosmetics, and electronics.

Earlier, on Tuesday (July 16), Minister Hasan discussed the formation of the task force during a visit to the Attorney General’s Office.

The minister explained that the decision to form the task force was taken following findings that several illegal goods were being sold in the Indonesian market.

“For that reason, we are asking for support from the Attorney General’s Office to form a team to see the situation on the field soon,” he remarked.

Hasan stated that in addition to officials from the Attorney General’s Office, the task force will comprise officials from the National Police (Polri), relevant ministries such as the Ministry of Industry, and the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin).

The development of the Nusantara Capital City (IKN) in East Kalimantan is a long-term project that might take Indonesia 15 to 20 years to complete, according to presidential special staff Grace Natalie.

“We are referring to the overall progress when we talk about the 15 percent completion,” she noted while referring to President Joko Widodo’s earlier remarks about IKN’s construction to have progressed to around 15 percent by August 17.

Natalia noted that in the first phase of construction from 2022 to 2024, the government had made notable progress in developing the State Palace, buildings of coordinating ministries, and supplies of water and electricity.

“The IKN, being built in an area about four times larger than that of Jakarta, is a major project that the government is currently working on,” she reiterated.

Earlier, on Tuesday (July 16), President Widodo appealed to the public to understand that the IKN is a long-term development project that cannot be completed within just two or three years.

“It still requires investment and still needs investors from within and outside (the country). We are pushing this,” he noted in Jakarta.

The president also reiterated his keenness to relocate his office to Nusantara and start working there. However, Jokowi underlined that he would only move to the city after electricity and water facilities and his office were ready.

Public Works and Public Housing Minister Basuki Hadimuljono ensured that supplies of clean water and electricity would be ready before the head of state started working in Nusantara.

The testing process for clean water has been underway since July 15.

Regarding power supply, Indonesia’s future seat of government has now received 10 megawatts of electricity, and the capacity is to be increased to 40 megawatts.

Meanwhile, state-run construction and investment company PT PP expressed optimism about the construction of Nusantara’s State Palace being completed ahead of a national ceremony for Indonesia’s 79th Independence Day scheduled on August 17 at IKN.

The Jakarta Office of Industry, Trade, Co-operatives, Small and Medium Enterprises (PPKUKM) will hold the “Jakarta International Investment, Trade, Tourism and SME Expo” (JITEX) on August 7-11, 2024.

JITEX 2024, organized in collaboration with the Association of Indonesian Retailers and Shopping Center Tenants (Hippindo), will be located at the Jakarta Convention Center (JCC).

Head of the Jakarta PPKUKM Office, Elisabeth Ratu Rante Allo, stated in a press conference here on Wednesday that Jakarta has the potential to become a global driver of economic growth.

She stated that given the potential, the city’s development towards being a main destination for business and tourism should be encouraged.

This year’s JITEX is a milestone in the efforts to enhance Jakarta’s micro, small, and medium enterprises (MSMEs) to the global stage.

“This exhibition will showcase the innovation and quality of our local products, which will drive international partnerships and business growth,” Allo stated.

Meanwhile, the Jakarta provincial government and the regional-owned enterprises (BUMD) continue to accelerate the integration of the national economy into the world economy network.

This is done to support the competition of Jakarta in being one of the global cities in the world.

Allo said that Jakarta has vast potential that has yet to be touched. However, the JITEX event, which will showcase investment, local product innovations, and business matching, will attract several investors and buyers.

“Jakarta has a lot of assets that can be developed. There are many sleeping assets that the provincial government has not yet been able to reach, explore, and see what can be done,” she remarked.

On the other hand, Chairman of Hippindo, concurrently Chairman of the Asian Tourism, Trade and Economy Council (ATEC), Budihardjo Iduansjah, stated that JITEX is tangible evidence of Jakarta’s potential as a global business center.

“This activity is a real manifestation to strengthen domestic trade. One of the steps is through the Shopping in Indonesia Movement,” he remarked.

 Indonesia’s President Joko Widodo (Jokowi) received a state welcome at the Qasr Al Watan palace in Abu Dhabi on Wednesday from the President of the United Arab Emirates (UAE), Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ).

In a statement, Jokowi’s office said he arrived at the palace under the escort of a series of presidential cars. The convoy passed cavalry and soldiers on camels, as well as traditional musicians. Cannons were fired 21 times to welcome the convoy.

At the entrance of Qasr Al Watan, Jokowi was welcomed by MBZ. The two shook hands and took a photo together. They then walked past the royal troops while traditional Al-Ayyala music was played. Some children also welcomed the two leaders.

Thereafter, the national anthems of both countries were played. The two leaders were seen standing between the flags of their respective countries. In front of them stood rows of UAE armed forces personnel.

Jokowi and MBZ received a report from the ceremony commander and proceeded to inspect the troops. The two leaders then introduced their delegates.

They later held a bilateral meeting and announced several memoranda of understanding in energy, tourism, and finance.

Jokowi also received the Order of Zayed, the UAE’s highest civilian honor, from MBZ.

The Order of Zayed has previously been bestowed on other world leaders, including Chinese President Xi Jinping, Indian Prime Minister Narendra Modi, Russian President Vladimir Putin, and Indonesian Defense Minister and President-elect Prabowo Subianto.

“I really appreciate our close friendship and partnership in these 10 years,” Jokowi said to MBZ.

The state welcome ceremony closed with a lunch hosted by the UAE President.

Some Indonesian ministers accompanied Jokowi during the visit, including Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment Luhut Binsar Pandjaitan and Minister of Foreign Affairs Retno Marsudi.

The Nusantara Capital Authority (OIKN) invited micro, small, and medium enterprises to seize business opportunities in commercial areas within Nusantara currently being developed in East Kalimantan’s North Penajam Paser and Kutai Kartanegara.

To that end, the OIKN held a market gathering to brief MSME actors on the business opportunities they can seize by participating in the development of public and social infrastructure in Nusantara.

Speaking during the event in North Penajam Paser on Thursday, OIKN Deputy for Infrastructure and Facility Silvia Halim explained that the market gathering was to attract MSMEs whose quality and standards align with Nusantara’s vision of becoming a global city.

According to Halim, the government would carry out an open and fair selection process for MSMEs that will supply the basic needs of civil servants and security personnel that will start inhabiting Nusantara’s Core Government Area (KIPP) in September 2024.

“Following the selection process, we will provide the chosen MSMEs with mentoring and empowerment activities,” Halim pointed out.

“That way, MSMEs and Nusantara City will grow side by side,” Halim remarked.

Viby Indrayana, OIKN Director of Building, Regional, and Urban Management, underscored that the construction of Nusantara had progressed to the stage of filling in some infrastructures and facilities that have been built.

He remarked that the OIKN is striving to rope business players into the city to provide supplies of medicines, food, and beverages to revitalize Nusantara’s social ecosystem.

Meanwhile, chairperson of an MSME association in North Penajam Paser, Rizal Ramadhan Sinaga, expressed hope that the government would genuinely involve local MSMEs in the development of IKN to help them boost their revenues.

Minister of Tourism and Creative Economy Sandiaga Salahuddin Uno said the Bandung Marathon was included in the Sport Tourism category which could increase the country’s foreign exchange.

He noted that such event is a source of foreign exchange with income doubled from the ordinary tourism.

“Based on our calculation, the sport tourism has almost double the spending from usual foreign tourism,” he stated at Gedung Sate, Bandung, on Sunday.

If Indonesia explores more sports tourism, it can help increase the quality of tourists, considering this category of tourists will stay longer, resulting in more tourist spending for the local economy, the minister remarked.

“Usually, foreign tourists spend US$1,500 per visit, but they can spend almost US$3,000 for sport tourism. This is what we are after,” Uno disclosed.

From this matter, his party is encouraging the implementation of sport tourism in various regions with different sports types that interest foreign sports enthusiasts.

“Besides running, the event can be held for cycling, open water swimming, triathlon, and automotive sports, as well as several sports activities related to trail running, which are very popular,” he continued.

The minister also hopes the Bandung Marathon can be on par with Tokyo and Boston at the World Major Marathon level.

“We can improve the quality. Hopefully, the Bandung Marathon can compete with other World Major Marathon like the Tokyo Marathon, Boston, or New York, because Bandung’s weather is very comfortable and it has a long history,” he conveyed.

Uno took part in the second day of the Bandung Marathon in the 10K category.

Together with 15 thousands of other participants, he started the Bandung Marathon from Gedung Sate passing several protocol roads in Bandung City such as Supratman Street, Terusan Jakarta Street, Ibrahim Adjie Street, Asia Afrika Street, Riau Street, Diponegoro Street, then finish at Gedung Sate.