The National Counter Terrorism Agency (BNPT) is stepping up efforts to safeguard Indonesian migrants in Kinabalu, Malaysia.
During a visit to the Indonesian Consulate General on July 20, BNPT Head Mohammad Rycko Amelza Dahniel emphasized the importance of national unity in combating extremism.
“We must stay true to our national motto of unity in diversity by embracing differences while keeping an eye out for those trying to spread thoughts related to radicalism and terrorism,” he noted as cited from the agency’s statement received here on Sunday.
The BNPT visit also focused on strengthening national awareness, particularly among vulnerable groups like women, adolescents, and children.
Indonesian Consul General Rafail Walangitan commended the BNPT’s initiative, acknowledging the transnational nature of terrorism.
“Terror threats transcend borders,” he said, emphasizing the need for constant alertness.
Imam Subekti, BNPT Director of International Legal Instruments, presented research on Indonesian migrant workers (PMIs) involved in terrorism.
The research revealed that some Indonesian migrant workers have participated in terror-related activities, including social media propaganda, fundraising, and acts linked to radical beliefs.
BNPT’s visit concluded with a screening of the documentary “Pilihan” (Choices). This film explores how social media is exploited to lure female Indonesian migrant workers into extremist groups.
Communication and Informatics (Kominfo) Minister Budi Arie Setiadi emphasized the need to devise strategic policies to deal with online gambling practices since they have adversely influenced society to a great effect.
During the inauguration of the Task Force of Cyber Crime and Online Gambling in Jakarta on Friday (July 19), he cited data presented by the Financial Transaction Reporting and Analysis Center, saying that government officials and security officers have also been involved in such practices.
“Around four thousand military personnel are exposed to online gambling, 15 people at the Kominfo Ministry, about a thousand at national and regional legislative councils, and some 30 staff at the KPK (Corruption Eradication Commission),” he remarked, according to his office’s statement here on Sunday.
The minister then highlighted that some companies had decided to dismiss their employees for deteriorating productivity as a result of addiction to online gambling.
“Imagine, a factory in Bekasi laid off about 1,500 workers, half of which were discharged over online gambling activities, which drove them to commit any measures necessary, including stealing, to gamble. As a result, the crime rate rose,” he stated.
On that note, he reiterated that the Kominfo Ministry is committed to taking various actions to eradicate online gambling, including severing access to websites that facilitate it.
According to him, the ministry has successfully taken down a total of 2,552,749 pieces of online gambling content from July 17, 2023, to July 17, 2024, three times higher than the 800 thousand pieces blocked during the 2017-2023 period.
He also emphasized the importance of all parties supporting the government in its efforts to protect Indonesia from crimes on digital space.
“I highly appreciate the establishment of the Task Force of Cyber Crime and Online Gambling, considering the government requires support from all relevant stakeholders to succeed in implementing its strategies,” he remarked.
Tourism and Creative Economy (Parekraf) Minister Sandiaga Uno expressed optimism about the Keroncong Plesiran event in Bantul District, Yogyakarta Province, being able to showcase the tourism appeal of the province.
According to the Ministry’s statement received here on Sunday, Keroncong Plesiran, part of the 2024 Karisma Event Nusantara (KEN) program of the ministry, is an event featuring the Indonesian-styled musical performance of “keroncong” that spotlights the freedom of expression and improvisation.
“Keroncong Plesiran has managed to earn a spot in the KEN for the fourth time. I am very proud of this, and I support this event so that it can be further improved in the future,” he remarked in Bantul on Saturday (July 20).
Unlike its previous editions, this year’s Keroncong Plesiran, being held on July 20-21, seeks to combine various artistic disciplines, such as fine arts, music, and dance.
Among the musicians performing at the event are Pramudyaswara Keroncong Orchestra, Hompimpah Keroncong Orchestra, Symphony Kerontjong Moeda, Okky Kumala, Ardhito Pramono, Isyana Sarasvati, and Jogja Hip Hop Foundation.
Uno said he views the performances showcased at the event as an example of innovation that can attract youngsters to Keroncong by blending it with other music genres.
“Music, as a universal language, turned out to be able to unite Gen Z. Hence, it is safe to ditch the assumption of Keroncong being enjoyable only to those from older generations, as Gen Z can also enjoy it,” he remarked.
The minister then said that he was keen to see Plesiran Keroncong further stepping up its quality and scale in its next edition.
In addition to enjoying musical performances, visitors are also proffered with a bazaar that showcases creative products made by micro, small, and medium enterprises, as well as a camping ground.
Meanwhile, Head of the Tourism Office of Yogyakarta, Singgih Raharjo, revealed that people from outside Yogyakarta had accounted for 70 percent of the event’s total visitors.
“This event does drive tourists to start loving Keroncong,” he said.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta banyak menerima laporan terkait ijazah siswa yang ditahan pihak sekolah karena tidak mampu membayar uang sekolah dan hal ini harus menjadi perhatian pemerintah.
“Jangan Dinas Pendidikan jadi Dinas Pendidikan sekolah negeri, sekolah swasta juga harus dipikirkan,” kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Menurut dia, banyak orang tua yang melaporkan ijazah anaknya ditahan oleh pihak sekolah karena biaya pendidikan belum mampu dilunasi atau dibayar.
Jhonny mengatakan bahwa dari laporan yang ada, jumlah uang yang harus dibayarkan untuk menebus ijazah di sekolah bahkan mencapai Rp800 juta lebih.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut karena ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah yang tidak memberikan akses pendidikan secara merata.
“Itu yang mengadu kepada saya, belum lagi yang ke lainnya dan pasti masih banyak lagi masyarakat yang tidak bisa mengadu. Jadi banyak sekali permasalahan ijazah tertahan, ini seperti fenomena pucuk gunung es, di bawahnya masih sangat banyak,” katanya.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta lainnya Merry Hotma khawatir masa depan anak-anak bangsa, bila ijazah tertahan, karena otomatis siswa-siswi tersebut tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi ataupun mencari pekerjaan.
“Masa depan orang-orang yang ijazahnya tertahan bagaimana? Tidak bisa kerja, tidak bisa meneruskan sekolah,” katanya.
Ia berharap program tebus ijazah menjadi prioritas. Harapannya tak ada lagi siswa-siswi yang telah menyelesaikan pendidikan formal, namun tak memiliki dokumen resmi atau bukti tanda kelulusan dari sekolah.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta segera menuntaskan ijazah warga Jakarta yang tertahan di sekolah swasta. Salah satu caranya, yakni melakukan pendataan dan mengalokasikan anggaran.
“Setiap tahun harus ada anggaran untuk menebus ijazah. Biar cepat selesai. Bayangkan, bahkan masih ada ijazah belum ditebus dari tahun 90,” katanya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024-2044 mengupayakan agar 55 persen penduduk di kota metropolitan ini menggunakan transportasi publik.
“Tujuan pembangunan yang akan dicapai yaitu menciptakan kota yang berorientasi transit dan digital,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Kamis.
Budi mengatakan bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70 persen penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga berupaya agar 55 persen penduduk dapat menggunakan transportasi massal ketika bepergian atau beraktivitas sehingga kemacetan dan polusi udara dapat dikendalikan.
“Kami ingin mewujudkan 55 persen perjalanan penduduk menggunakan transportasi publik serta mendukung pola mobilitas dan aktivitas kota ke arah digital,” tuturnya saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Selain itu, dalam Raperda RTRW 2024-2044, Pemprov DKI juga berupaya menciptakan hunian yang layak huni dan berkeadilan serta lingkungan mandiri.
Menurut dia, lingkungan mandiri yang dimaksud, yaitu dengan mengembangkan hunian vertikal, merevitalisasi RW kumuh serta memenuhi kebutuhan dasar di seluruh Jakarta.
“Kami juga ingin mewujudkan pelayanan kota yang berketahanan dan terintegrasi dengan Bodetabekjur (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur) melalui kota yang adaptif, terhadap ancaman perubahan iklim pengendalian rumah kaca dan lainnya,” katanya.
Budi menambahkan, khusus untuk wilayah pesisir dan Kepulauan Seribu, Pemprov DKI juga akan mengembangkan serta mewujudkan kawasan keberlanjutan dengan ekonomi kelautan serta meningkatkan pariwisata.
“Raperda RTRW ini juga mengakomodir proyek strategis nasional,” katanya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan bahwa Raperda RTRW itu selanjutnya akan dibahas DPRD dan nantinya akan diparipurnakan kembali. “Setelah kami terima nantinya raperda tersebut selanjutnya akan dibahas oleh dewan,” kata Zita
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani membuka suara mengenai ketidakhadirannya dalam rapat paripurna DPRD yang sempat disorot publik.
Ketidakhadirannya dikarenakan bukan rapat pengambilan keputusan. “Anggota Dewan yang tidak hadir bukannya leyeh-leyeh atau malas-malasan. Karena di hari itu juga ada tugas masing-masing,” kata Zita di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, ketidakhadirannya pada rapat paripurna Senin (29/7), dapat dimaklumi karena rapat tersebut hanya berisi pandangan fraksi-fraksi dan bukan rapat pengambilan keputusan.
Zita juga menjelaskan bahwa pada hari yang sama, ia juga melakukan kegiatan kedewanan yang lain. Karena, kata Zita, tugas Dewan ada tiga, yaitu menyusun anggaran, legislasi dan pengawasan.
“Bagi saya pribadi, yang paling penting itu tugas pengawasan, turun langsung ke masyarakat,” tuturnya.
Mengenai unggahan (posting) di media sosial yang memperlihatkan dirinya sedang berolahraga, Zita menegaskan bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada pagi hari, bukan siang hari.
“Postingan di media sosial itu saya lakukan pada siang hari. Sedangkan olahraga itu sekitar jam 06.00-08.00 WIB,” katanya.
Pada saat memimpin rapat paripurna DPRD terkait penyerahan Raperda RTRW 2024-2044 Pemprov DKI, Zita sempat diinterupsi oleh anggota Dewan lainnya untuk mengklarifikasi ketidakhadirannya pada saat paripurna.
Zita Anjani yang merupakan anak Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sempat memberikan klarifikasi, akan tetapi ada anggota Dewan lainnya yang menginterupsi. Karena itu merupakan ranah pribadi sehingga tidak laik diungkapkan di rapat paripurna.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan meminta agar dana operasional kader dasawisma dinaikkan yang saat ini hanya Rp500 ribu per bulan sedangkan beban kerjanya cukup tinggi.
“Setiap turun ke masyarakat, banyak kader dasawisma yang mengeluhkan kecilnya OP (dana operasional) yang mereka terima,” kata Ali di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, peran kader dasawisma sangat penting sebagai penggerak utama dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan untuk terlibat dalam pendataan dan menyampaikan informasi mengenai program Pemprov DKI Jakarta.
Ia mengatakan beban kerja kader dasawisma cukup tinggi dan mereka selalu diminta bantuan untuk pemangku-pemangku wilayah setempat.
Apalagi kata Ali, setiap kader dasawisma bertanggungjawab kepada 10-20 rumah untuk menyampaikan informasi program kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pemprov DKI Jakarta.
“Saya harap, Pemprov bisa menyesuaikan OP mereka karena pada akhirnya jika memang beban kerjanya luas, wajar juga ada kenaikan OP bagi dasawisma. Tentu kenaikan itu disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa kader dasawisma selalu berada di tengah masyarakat dan menjadi ujung tombak layanan kepada masyarakat di tingkat RT.
Selain berkoordinasi dengan RT, lanjutnya, kader dasawisma juga selalu berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan kader lain di lingkungannya, seperti kader PPKB (Pembantu Pembina Keluarga Berencana), Jumantik, Posyandu, Ketua RT, Kelompok PKK RT, dan Pengelola RPTRA.
“Kalau selama ini mereka hanya menerima Rp500 ribu per bulan, mungkin bisa menaikkan OP mereka menjadi Rp1 juta per bulan. Karena memang beban kerja mereka cukup luas,” katanya.
Berbagai peristiwa terjadi di DKI Jakarta pada Rabu (7/8) mulai dari pembukaan pameran Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and SME Expo (JITEX) 2024 hingga DPRD dan Pemprov DKI Jakarta menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024 yang naik 4,60 persen dari APBD kesepakatan awal.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengharapkan agar pameran Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and SME Expo (JITEX) 2024 mampu membawa produk lokal ke mancanegara.
“Kita harus bangga bahwa produk-produk UMKM kita sebenarnya nggak kalah bagus. Maka dengan JITEX, mancanegara bisa memperhatikan kita untuk melakukan transaksi,” kata Heru dalam sambutannya saat pembukaan JITEX 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), di
Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai Jakarta perlu banyak investor dan pembeli internasional untuk mendukung visi menjadi kota global.
“Kami percaya Jakarta dengan segala fasilitas ini memerlukan banyak investor dan pembeli internasional untuk datang ke Indonesia, khususnya melalui Jakarta, untuk melakukan bisnis,” kata Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah dalam Jakarta International, Invesment, Trade, Tourism & SME Expo (JITEX) 2024 di Jakarta, Rabu.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang kolaborasi dengan akademisi dan pihak swasta untuk menangani limbah bunga di Pasar Bunga Rawa Belong, Jakarta Barat, agar menjadi produk bernilai ekonomi.
Hal ini disampaikan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian (PPSHP) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Astri Ilhamsyah di Jakarta, Rabu.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa fokus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan banjir dan stunting.
“Eksekutif berkomitmen untuk menangani banjir sesuai dengan kebijakan yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, penyusunan Raperda Perubahan APBD 2024 ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama antara eksekutif dengan legislatif terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2024.
Ia menjelaskan, ada sejumlah poin penting yang menjadi fokus Pemprov DKI Jakarta dalam raperda ini, seperti penanganan banjir, kemacetan, sampah, bantuan sosial dan penanganan stunting atau tengkes.
“Pertama, target untuk membangun dan atau revitalisasi 16 Sungai, Danau, Embung dan Waduk (SDEW) secara bertahap pada tahun 2024. Kemudian, melaksanakan program pemeliharaan prasarana dan sarana pengendali banjir serta pengembangan sistem pemantauan banjir,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat serta sinkronisasi program-program. Di antaranya sinkronisasi lokasi prioritas pengadaan tanah untuk percepatan pekerjaan konstruksi oleh Kementerian PUPR.
Selain itu, menambah daya tampungan air dan tangkapan limpasan air sungai dan bersinergi dengan pemerintah daerah penyangga dalam upaya penanggulangan banjir di Jakarta, di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.
Untuk menangani kemacetan, Pemprov DKI Jakarta menerapkan “push and pull strategy”. “Push strategy” merupakan kebijakan yang mendorong pembatasan ruang gerak kendaraan pribadi agar beralih kepada angkutan umum.
“Seperti penerapan kebijakan ganjil genap, penerapan pengendalian lalu lintas secara elektronik atau ‘Intermediate Traffic System’ (ITS), penertiban lalu lintas serta penerapan insentif dan disinsentif tarif parkir,” ujarnya.
Sedangkan “pull strategy” merupakan kebijakan untuk memfasilitasi penggunaan angkutan umum, antara lain pengembangan jaringan transportasi (MRT, LRT, BRT) dan peningkatan sarana transportasi. Lalu pemberian subsidi transportasi, peningkatan keselamatan transportasi dan peningkatan integrasi transportasi.
Terkait penanganan sampah, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pengolahan sampah agar lebih ramah lingkungan, minim dampak sosial dan lebih ekonomis.
“Dengan mengadopsi teknologi yang lebih canggih dan berkelanjutan, Jakarta dapat memperkuat posisinya sebagai kota global yang mendukung investasi, kreativitas dan lingkungan melalui sinergi dengan berbagai pihak,” katanya.
Dalam penanganan stunting, Pemprov DKI Jakarta juga terus berupaya memberikan penanganan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
Intervensi spesifik dilakukan melalui edukasi dan pemantauan tumbuh kembang, pemberian asupan gizi tambahan melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Pangan Keperluan Medis Khusus (PKMK) kepada balita, kelompok ibu hamil, calon pengantin dan remaja puteri.
Lalu, intervensi sensitif dilaksanakan melalui program sanitasi yang baik berupa program desa/kelurahan Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), program perbaikan lingkungan tempat tinggal dan program penyediaan air bersih.
Selanjutnya, terkait pendapatan daerah, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah.
Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengerahkan 80 personel gabungan untuk memadamkan api yang membakar rumah dan kios warteg di Gang Karta Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara pada Kamis malam.
“Kami mengerahkan 15 unit mobil pemadam dan 80 personel gabungan untuk melakukan pemadaman malam ini, Alhamdulillah api sudah berhasil dipadamkan,”kata Kasiop Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan 15 unit mobil pemadam itu 10 unit dari Gulkarmat Jakarta Utara dan lima unit mobil pemadam dari Gulkarmat Jakarta Barat.
“Total luas area yang terbakar 400 meter persegi dan kerugian diperkirakan mencapai Rp500 juta,” kata dia.
Ia mengatakan total ada lima kepala keluarga yang terdiri atas 20 jiwa berhasil diselamatkan dari kejadian itu.
Menurut dia, dari keterangan saksi kebakaran ini terjadi diduga akibat korsleting listrik dan saksi melihat ada percikan api yang menyambar warung lalu api terus membesar dan menyebar ke seluruh bangunan.
“Saksi langsung menghubungi petugas karena api terus membesar.Kami awalnya mengirim dua unit mobil ke lokasi kebakaran.,” kata dia.
Ia mengatakan, Gulkarmat mendapat informasi kebakaran sekitar pukul 20.57 WIB dan langsung mengirimkan petugas dan dua unit mobil ke lokasi kejadian.
“Petugas melakukan pemadaman dari pukul 21.05 WIB hingga proses pendinginan dilakukan pukul 22.07 WIB,” kata dia.
