Waduh! Turis Asing Makin Sebentar ‘Nginap’ di Indonesia

Wisatawan mancanegara beraktivitas di Pantai Kuta, Denpasar, Bali, Sabtu (25/5/2024). Pantai Kuta masih menjadi primadona wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Wisatawan mancanegara atau wisman semakin sebentar menginap di Indonesia pada September 2024. Lama tinggal atau length of stay mereka rata-rata hanya 7,43 malam atau lebih sebentar dibanding Agustus 2024 yang selama 8,27 malam, demikian juga dibanding September 2023 yang selama 8,14 malam.

“Rata-rata lama tinggal wisman termasuk lintas batas menghabiskan waktu 7,43 malam di Indonesia,” kata Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Bila merujuk pada perhitungan rata-rata lama menginap kunjungan wisman per 3 bulanan juga turun. Pada kuartal III-2024 hanya selama 11,41 malam, sedangkan pada kuartal II-2024 selama 12,55 malam.

Berdasarkan kebangsaannya, wisatawan yang paling lama menginap di Indonesia masih berasal dari kebangsaan Eropa selama 16,97 malam per kuartal III-2024, tapi lama menginapnya turun dibanding catatan pada kuartal II-2024 selama 18,68 malam.

Urutan kedua ialah wisatawan yang berasal dari Afrika selama 16,25 malam, turun dari sebelumnya 16,7 malam. Asia selama 13,61 malam juga turun dari sebelumnya 14,77 malam, demikian juga kebangsaan Amerika yang hanya selama 13,25 malam dari sebelumnya 13,33 malam, Oseania 10,79 malam dari sebelumnya 10,81 malam, dan ASEAN 5,10 malam dari sebelumnya 7,51 malam.

Peningkatan lama tinggal wisatawan mancanegara atau wisman tertinggi hanya terjadi untuk kebangsaan Timur Tengah, dari periode kuartal II-2024 selama 14,02 malam menjadi selama 14,44 malam pada kuartal III-2024.

Jumlah kunjungan wisman sendiri per September 2024 sebanyak 1,27 juta kunjungan, juga turun 4,53% bila dibandingkan dengan catatan pada Agustus 2024 sebanyak 1,33 juta kunjungan, dan dibanding September 2023 masih naik 19,53% karena saat itu sebanyak 1,07 juta kunjungan.

Dari total itu, terbanyak berasal dari Malaysia dengan porsi 18,3%, diikuti wisman dari Australia 12,5%, China 8,9%, Singapura 8,4%, Timor Leste 5,2%, India 4,2%, Perancis 3%, Korea Selatan 3%, Jepang 2,9%, dan Inggris 2,8%. Sisanya dari negara lain 30,8%.

“Kunjungan wisman dari Malaysia naik 24,22% secara bulanan dan juga meningkat 54,04% secara tahunan. Wisman berkebangsaan Malaysia paling banyak masuk ke Indonesia melalui bandara Soekarno Hatta demikian juga wisman Tiongkok, sementara itu wisman Australia paling banyak masuk melalui bandara Ngurah Rai,” tutur Amalia.

Kisah 2 Perusahaan Gula Terbesar Dunia Milik RI tapi Berakhir Bangkrut

Pantauan stok dan harga gula pasir di gerai Diamond Bekasi, Minggu (12/5/2024). (CNBC Indonesia/Damiana Cut Emeria)

Penetapan Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, sebagai tersangka kasus impor gula oleh Kejaksaan Agung membuka kembali perbincangan terkait industri gula dalam negeri. Kini, Indonesia menjadi negara nomor satu importir gula terbesar di dunia.

Berdasarkan data Departemen Pertanian AS, sampai Mei 2024, Indonesia mengimpor 5,55 juta ton gula. Fakta ini jelas memprihatinkan padahal dahulu Indonesia pada masa kolonial jadi negara eksportir gula terbesar nomor dua di dunia. Hanya kalah dari Kuba. 

Tak sedikit pula perusahaan gula asal Indonesia saat itu yang menjadi perusahaan terbesar di dunia dan merajai pasar global. Setidaknya ada dua perusahaan gula Indonesia yang tercatat dalam sejarah merajai pasar dunia.

Keduanya sukses memanfaatkan baik kebijakan perkebunan gula pemerintah kolonial. Apa saja?

1. Oei Tiong Ham Concern (OTHC)

Perusahaan ini didirikan oleh pengusaha asal Semarang, Oei Tiong Ham, pada 1893. Oei mendirikan OTHC bermodalkan uang pinjaman dari pensiunan diplomat sebesar 300.000 gulden. Uang tersebut dipakai untuk membeli lima pabrik gula. 

Sejarawan Yoshihara Kunio dalam “Oei Tiong Ham Concern: The First Business Empire of Southeast Asia” (1989) menjelaskan, pabrik gula yang dijalankan Oei menganut prinsip modernisasi. Dia membeli banyak alat produksi modern. 

Lalu, dia juga menolak nepotisme. Di manajemen, dia enggan melibatkan keluarga tak kompeten dan lebih menggandeng ahli dari Eropa dan China. Singkat cerita, prinsip ini sukses membuat OTHC berjaya.

Sejarawan Ong Hok Ham dalam Konglomerat Oei Tiong Ham (1992) menceritakan, pada kurun 1911-1912, OTHC sukses mengekspor 200 ribu ton gula hingga mengalahkan perusahaan barat. Bahkan, OTHC juga berhasil menguasai 60% pasar gula di Indonesia. 

Di tingkat global, OTHC juga menancapkan produknya di berbagai wilayah dunia. Sebut saja, India, Singapura, Malaya, China, Hong Kong dan London. Perlahan, OTHC juga merambah bisnis perbankan, pergudangan, dan perkapalan. Pada titik ini, Oei Tiong Ham disebut sebagai raja gula dunia dari Semarang.

Namun, kesuksesan OTHC berhenti usai pemiliknya, Oei Tiong Ham meninggal dunia pada 1942. Setelahnya, OTHC mengalami kemunduran seiring menurunnya pasar gula global akibat Krisis Ekonomi 1930

Puncaknya terjadi pada 10 Juli 1961. Kala itu, OTHC diputuskan bersalah oleh pemerintah Indonesia terkait pelanggaran valuta asing. Perusahaan dinyatakan bangkrut dan setelahnya seluruh aset OTHC diambil pemerintah.

Hasil penyitaan OTHC kemudian dipakai modal pendirian BUMN tebu PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) pada 1964.

2. Kwik Hoo Tong Handelmaatschappij (KHT)

Tokoh sentral di balik KHT adalah pengusaha asal China yang tinggal di Solo, Kwik Djoen Eng. Dia mendirikan KHT bersama saudaranya pada 17 Juli 1884. Awalnya memperdagangkan teh, beras, minyak kelapa, arang dan gula.

Namun, komoditas terakhir-lah yang sukses membuat KHT berjaya. Leo Suryadinata dalam Southeast Asian Personalities of Chinese Descent (2012) menyebut, modal penggerak KHT berasal dari kepiawaian Kwik Djoen Eng meminjam uang dari bank.

Tercatat, dia sukses berhasil menggaet Bank of Taiwan, Bank Jepang, hingga bank asal Inggris, yakni Standard Chartered sebagai pemodal. Uang ratusan ribu gulden pun keluar dari brankas bank-bank tersebut.

Dari pinjaman tersebut, Kwik membangun industri gula dari hulu ke hilir. Hasilnya, KHT sukses jadi perusahaan gula papan atas di dunia menyaingi OTHC milik Oei Tiong Ham.

Bahkan, pada 1920 KHT masuk 5 perusahaan terbesar di dunia. Total keuntungannya mencapai 14 juta gulden. Bisnis yang awalnya berpusat di Solo perlahan mulai merambah hingga China dan Jepang. Kwik pun melakukan diversifikasi dan berbisnis perkapalan hingga perbankan. 

Hanya saja, menurut Alexander Claver dalam Dutch Commerce and Chinese Merchants in Java (2014) kesuksesan KHT tergolong singkat. Sebab pada 1935 perusahaan dinyatakan pailit karena tak bisa membayar utang.

Diketahui, Kwik selama ini menganut sistem gali lubang tutup lubang untuk membayar seluruh utang. Kondisi ini membuat kas perusahaan makin menipis. Ditambah lagi, pada 1930-an, bisnis gula dunia sedang merosot.

Akhirnya, kondisi ini membuat eksistensi KHT dan Kwik di Indonesia selama 40 tahun berakhir. Seluruh aset KHT dan Kwik disita oleh de Javasche Bank yang kini jadi Bank Indonesia. 

Sampai sekarang, tak ada lagi perusahaan gula asal Indonesia seperti Oei Tiong Ham Concern dan Kwik Hoo Tong Handelmaatschappij yang sukses menguasai pasar Indonesia dan dunia. Keduanya tinggal kenangan dan jadi bukti bahwa dulu kebutuhan gula dalam negeri sangat tercukupi. Tak perlu impor. 

Bursa Gembok Saham Mandala Finance (MFIN), Ada Apa?

Ilustrasi Bursa Efek Indonesia (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara (suspensi) saham PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) yang terkait dengan permasalahan saham bonus.

Mengutip keterbukaan informasi BEI, upaya tersebut dalam rangka menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Suspensi dilakukan di seluruh pasar terhitung sejak sesi I perdagangan efek tanggal 31 Oktober 2024.

“Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) di Seluruh Pasar terhitung sejak Sesi I Perdagangan Efek tanggal 31 Oktober 2024, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut,” tulis manajemen BEI, Kamis (31/10).

Keputusan suspensi tersebut berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S-1636/PM.211/2024 tanggal 29 Oktober 2024 perihal Keputusan RUPSLB PT Mandala Multifinance Tbk terkait Rencana Melakukan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Melalui Pembagian Saham Bonus.

Lalu, mengacu pada surat Perseroan nomor 093/MM-CORSEC/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 perihal Penyesuaian Rasio Saham Bonus dalam Keterbukaan Informasi (KI) tertanggal 5 September 2024.

Serta, mengacu pada surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor Kep-00077/BEI/05-2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Peraturan Nomor I-L tentang Suspensi Efek.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyampaikan bahwa keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 14 Oktober 2024 terkait persetujuan pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi saldo laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus.

“Bursa meminta kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan,” pungkasnya.

BPK Ungkap Kejanggalan Data Investasi BKPM, Begini Temuannya!

BKPM

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan temuan mengenai realisasi investasi di Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Temuan tersebut dipaparkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2024.

Dalam IHPS itu, BPK menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas pengelolaan perizinan pertambangan mineral, batubara, dan kehutanan tahun 2021-triwulan III tahun 2022 pada Kementerian Investasi. Hasilnya, BPK menyebut Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada sektor minerba saat itu belum sepenuhnya memadai.

“Pelaporan LKPM oleh pelaku usaha minerba belum sepenuhnya memadai,” seperti dikutip dari IHPS I Tahun 2024, Rabu, (30/10/2024).

BPK menyebutkan temuan lembaganya di antaranya terdapat pelaku usaha yang terdata belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan tidak melaporkan LKPM. Selain itu, BPK juga menemukan kelemahan fitur LKPM pada subsistem pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA).

Kelemahan ini menyebabkan nilai realisasi investasi pada LKPM tidak menunjukan nilai investasi yang sebenarnya. Kelemahan ini juga menyebabkan data capaian realisasi investasi di sektor kehutanan, mineral logam dan Batubara tidak handal.

“Sehingga nilai realisasi investasi LKPM belum dapat sepenuhnya menunjukkan nilai investasi secara riil,” tulis BPK.

“Akibatnya, data capaian realisasi investasi di sektor kehutanan, mineral logam dan batubara yang diinformasikan kepada publik tidak handal dan dapat menyesatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan,” tulis BPK lagi.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Menteri Investasi/Kepala BKPM agar mengembangkan fitur LKPM pada subsistem pengawasan OSS RBA yang dapat memberikan informasi nilai realisasi investasi yang akurat.

Sistem itu juga diharapkan mampu mengirimkan notifikasi kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi pelaporan LKPM, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban menyampaikan LKPM.

Jarang Diketahui, Ini Asal-Usul Nama “Rupiah” di Mata Uang RI

Uang di awal kemerdekaan

Sejak 1949, pemerintah memperkenalkan Rupiah (Rp) sebagai mata uang resmi yang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Kemunculan Rupiah menggantikan eksistensi Oeang Republik Indonesia (ORI) yang digunakan sejak kemerdekaan 1945. Sekaligus juga menggantikan berbagai macam alat pembayaran lokal yang digunakan masyarakat Indonesia. 

Kini, Rupiah sudah menjadi identitas Indonesia. Meski begitu, belum banyak orang tahu awal mula nama Rupiah. Ada yang menyebut Rupiah memiliki kesamaan dengan mata uang India, yakni Rupee.

Lantas, bagaimana fakta sebenarnya?

Menurut Museum Bank Indonesia, kata “Rupiah” sudah lama dipakai masyarakat Nusantara untuk menyebut uang atau alat bayar. Tercatat ada dua versi asal kata “Rupiah”.

Pertama, diperoleh dari bahasa Sansakerta, yakni “Rupya” yang artinya perak. Kedua, berasal dari bahasa Mongolia yang terdapat kata “Rupiah” yang juga berarti perak. 

Terlepas dari versi mana yang sahih, pastinya kata “Rupiah” sudah dipakai masyarakat Nusantara. Sebab, Nusantara sejak dahulu kala menjadi pusat perdagangan global, sehingga menjadi titik temu banyak pedagang dari penjuru dunia. 

Asal kata “Rupiah” yang berarti perak dan digunakan untuk menyebut mata uang mengindikasikan eksistensi logam tersebut pada masa kuno. Hitung mundur ke masa Kerajaan Hindu-Budha ribuan tahun silam, perak memang sudah digunakan sebagai alat pembayaran.  

Biasanya, mata uang perak digunakan di Jawa bagian Selatan. Catatan arkeologi paling kuno diperoleh dari abad ke-8 Masehi. Kala itu, mata uang perak sudah digunakan oleh masyarakat selain mata uang emas. 

Pada masa itu, masyarakat menyebut mata uang perak sebagai “Rupiah”. Akibat sudah berlangsung lintas generasi ribuan tahun lamanya, kata “Rupiah” kemudian digunakan sebagai sebutan untuk alat tukar pembayaran resmi di Indonesia. 

Tepat pada 2 November 1949, Indonesia menetapkan Rupiah (Rp) sebagai mata uang kebangsaannya yang baru. Sebelumnya, mata uang Indonesia adalah Oeang Republik Indonesia (ORI). Jadi, dahulu kala orang Indonesia tidak menyebut Rp 1 juta, tapi 1 juta ORI. 

Mata uang ORI pun berbeda-beda. Ada ORI-Daerah atau ORIDA dan ORI pusat. Namun, perbedaan mata uang tersebut hilang karena pemerintah memperkenalkan Rupiah (Rp).

ORI dan ORIDA kemudian ditarik oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1 Mei 1950. 

Bank Indonesia kemudian diberikan wewenang untuk mengedarkan uang lima rupiah ke atas dengan landasan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No.11/1953. Untuk uang pecahan di bawah lima rupiah masih dicetak oleh Pemerintah Indonesia.

Lalu, dengan Undang-Undang No.13/1968 tentang Bank Sentral, BI menjadi pemilik hak tunggal mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas dan logam. Ini juga termuat di Undang-Undang No.23/1999 tentang Bank Indonesia dan diamandemen dengan Undang-Undang No.3/2004 tanggal 15 Januari 2004.

Prabowo Mau Swasembada Energi, Ini yang Bakal Dilakukan Bahlil

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (CNBC Indonesia/Firda Dwi Muliawati)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan menggencarkan program Bahan Bakar Nabati (BBN), termasuk biodiesel dan bioetanol, untuk mencapai visi Presiden RI Prabowo Subianto yakni swasembada energi.

Bahlil mengungkapkan bahwa swasembada energi bisa dicapai seiring dengan ketahanan energi di Indonesia.

“Kemandirian energi kan salah satunya ada bioetanol, bioenergi, dan biodiesel. Biodiesel sekarang kita sudah B35 dan B40 sudah selesai uji coba,” jelas Bahlil dalam keterangan resmi, dikutip Senin (28/10/2024).

Memang, saat ini Indonesia sudah menerapkan campuran biodiesel dengan konsentrasi 35% (B35) pada Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar. Dalam waktu dekat, pemerintah menargetkan campuran biodiesel yang lebih tinggi lagi yakni dengan konsentrasi 40% (B40) pada Solar mulai 1 Januari 2025 mendatang.

Selanjutnya, menurutnya pemerintah akan mendorong untuk memanfaatkan biodiesel lebih besar lagi hingga B50 dan B60, mengingat ketersediaan pasokan kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel di Indonesia dinilai masih cukup melimpah.

“Kalau ditanya bahwa itu cukup atau tidak, B35 sampai B40 itu kan kita habiskan kurang lebih sekitar 14 juta kilo liter. Nah, sementara ekspor kita kan masih banyak. Nah, kalau ditanya kapasitas Crude Palm Oil (CPO) kita cukup atau tidak, pasti cukup. Nah, tinggal kita lihat adalah teknologinya, teknologinya ini kan harus by process untuk kita uji coba. Agar ketika itu diimplementasikan, B50-B60 itu betul-betul sudah lewat uji coba yang baik,” bebernya.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengungkapkan bahwa realisasi pemanfaatan biodiesel dalam beberapa tahun terakhir terhitung terus meningkat.

“Tren kenaikan tersebut menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi dengan memanfaatkan biodiesel, yang rasio campurannya juga terus akan ditingkatkan, yang sekarang sudah B35, akan ditingkatkan menjadi B40, kemudian B50 hingga B60,” bebernya.

Kementerian ESDM mencatat, pada tahun 2021 realisasi biodiesel mencapai 9,3 juta kilo liter (kl). Sedangkan, pada tahun 2022 realisasi biodiesel mencapai 10,45 juta kl. Sementara, realisasi biodiesel pada tahun 2023 meningkat menjadi 12,2 juta kl.

Adapun manfaat ekonomi dari realisasi biodiesel pada tahun 2023 tersebut, terjadi penghematan devisa negara sebesar Rp 120,54 triliun, peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp 15,82 triliun, serta penyerapan tenaga kerja lebih dari 11.000 orang (off-farm) dan 1,5 juta orang (on-farm).

Asal tahu saja, Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pertamanya langsung menyinggung kebutuhan energi di dalam negeri. Ke depan, dalam pemerintahannya, Indonesia akan fokus pada swasembada energi.

Prabowo menegaskan, dalam keadaan ketegangan geopolitik saat ini, yang memungkinkan ada perang di mana-mana. Indonesia harus siap dengan kemungkinan yang paling buruk, di mana negara lain harus mengamankan kepentingannya sendiri.

“Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu kita harus swasembada energi, dan kita mampu untuk swasembada energi,” ungkap Prabowo dalam Pidato Perdana usai diambil sumpah jabatan sebagai Presiden RI di Gedung DPR/MPR RI, Minggu (20/10/2024).

Prabowo menegaskan, bahwa Indonesia diberi karunia oleh tuhan mengenai sumber daya alam. Misalnya, tanaman-tanaman yang bisa dijadikan sumber energi, seperti tanaman kelapa sawit yang bisa menghasilkan solar dan bensin.

Tak hanya itu, tanaman seperti singkong, tebu, sagu, jagung yang bisa diolah untuk menjadi sumber energi.

“Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi,” ungkap Prabowo.

KAS138

Gurita Bisnis Keluarga Lukminto Pendiri Sritex, dari Tekstil-Hotel

Pabrik Sritex (Bloomberg via Getty Images/Bloomberg)

PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Padahal, perusahaan ini dikenal sebagai raja tekstil terintegrasi terbesar di Asia Tenggara.

Tidak hanya Sritex, pihak yang menjadi termohon lainnya mencakup anak perusahaannya yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya. Di luar daftar tersebut, pemilik Sritex masih memiliki banyak perusahaan yang tersebar di sektor lain.

Seagai informasi, cerita Sritex dimulai oleh Lukminto alias Le Djie Shin,  peranakan Tionghoa yang lahir pada 1 Juni 1946. Dia memulai karir sebagai pedagang dengan berjualan tekstil di Solo sejak usia 20-an.

Dalam uraian buku Local Champion, Solo sebagai pusat tekstil di Jawa sejak masa kolonial membuat bisnis Lukminto tumbuh subur. Hingga akhirnya pada 1966 atau di usia 26 tahun dia berani menyewa kios di Pasar Klewer. Kios itu diberi nama UD Sri Redjeki.

Tak disangka bisnisnya moncer. Dua tahun berselang dia mulai membuka pabrik cetak pertamanya yang menghasilkan kain putih dan berwarna untuk pasar Solo. Pendirian pabrik inilah yang kemudian menjelma menjadi PT Sri Rejeki Isman atau Sritex.

Tak banyak cerita ‘tangan dingin’ Lukminto dalam menjadikan Sritex sebagai ‘raja’ industri kain di Indonesia. Satu hal yang menarik dari dirinya adalah kedekatannya dengan Presiden Indonesia Ke-2, Soeharto. Rupanya ada tangan dingin penguasa itu dalam perkembangan Sritex.

Mengutip Prahara Orde Baru (2013) terbitan Tempo, Sritex adalah ikon penguasa karena disinyalir berada di bawah perlindungan Keluarga Cendana, sebutan bagi keluarga Soeharto. Fakta ini tidak terlepas dari kedekatan Lukminto dengan tangan kanan Cendana, yakni Harmoko yang selama Orde Baru dikenal sebagai Menteri Penerangan dan Ketua Umum Golkar. Harmoko adalah sahabat kecil Lukminto.

Karena dekat dengan pemerintah dan pemegang pasar, Sritex dan Lukminto mendapat durian runtuh. Di masa Orde Baru, Lukminto beberapa kali menjadi pemegang tender proyek pengadaan seragam yang disponsori pemerintah.

“Di dalam negeri, ketika itu Sritex (tahun 1990-an) menerima orderan seragam batik Korpri, Golkar, dan ABRI,” tulis Tempo. Dan karena ini pula Sritex mendapat jutaan rupiah dan dollar, ditambah dengan penguasaanya terhadap pasar garmen di dalam dan luar negeri.

Saat ini, tahta kerajaan Sritex dipegang oleh Iwan Lukminto. Ia merupakan merupakan putra tertua dari H.M Lukminto.

Keterlibatan Iwan di Sritex terjadi sejak 1997, dan Sritex menjadi produsen tekstil level international. Selama pandemi ini ikut memproduksi perlengkapan medis untuk perlindungan covid.

Adapun tidak hanya tekstil, keluarga Lukminto juga memiliki lini bisnis di sektor lain. Sritex punya beberapa hotel bintang lima yang berlokasi di Solo, Yogyakarta, dan Bali. Beberapa hotel tersebut di antaranya Diamond, Grand Orchid, dan @Hom, Grand Quality. Lalu, dua hotel Holiday Inn Express di Yogyakarta dan Bali, hingga Solo Mansion.

Selain perhotelan, Lukminto memiliki perusahaan kertas bernama PT Sriwahana Adityakarta (SWAT). Perusahaan ini resmi melantai di bursa pada 2018 lalu. 

Berdasarkan data perdagangan hari ini, Senin (28/10/2024), SWAT tercatat sebagai saham dalam papan Pemantauan Khusus. Saham SWAT diperdagangkan pada level kurang dari Rp50 sejak Juni 2024. 

Tak hanya itu, gurita bisnis keluarga Lukminto juga menjalar ke sektor pariwisata dan olahraga. Keluarga ini diketahui mengelola Museum Tumurun dan GOR Sritex Arena yang keduanya berlokasi di Solo, Jawa Tengah.

Makin Marak! Tambang Ilegal Muncul Lagi di Sumatera

Kondisi tanah longsor dan evakuasi korban pada kawasan tambang ilegal di di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. (Dok. PVMBG)

Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (PPNS Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan penyelidikan terhadap aktivitas penambangan ilegal yang terjadi di Dusun I, Desa Bekulap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Penyelidikan ini dilakukan pada 24 Oktober 2024, setelah terdapat laporan dari masyarakat tentang tindakan yang menghalangi aktivitas badan usaha yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga tidak bisa menjual materialnya.

Tim yang dipimpin oleh Sekretaris PPNS Ditjen Minerba Sulistiyohadi menemukan adanya aktivitas penambangan tanpa izin yang diduga telah berlangsung lama di lokasi tersebut.

“Setelah pengecekan, ternyata ditemukan kasus lain berupa kegiatan penambangan tanpa izin, yang berjarak 200 meter dari lokasi penambangan pemilik IUP,” kata Sulistiyohadi, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Saat pemeriksaan, tim tidak menemukan pelaku di tempat kejadian. Namun, berbagai peralatan pertambangan seperti dump truk, excavator, bekas aktivitas penggalian, serta hasil saringan batuan dan pasir ditemukan di lokasi tersebut. Berdasarkan bukti yang ada, penambangan tanpa izin ini diduga sudah beroperasi lebih dari satu tahun.

Tim PPNS Ditjen Minerba langsung melakukan penindakan di lokasi penambangan ilegal dimaksud, dengan memasang papan larangan di tiga titik. Pemasangan papan larangan merupakan upaya preventif terhadap penindakan, karena terdapat barang bukti.

“Jika upaya penambangan tersebut masih terus dilakukan dan dilanggar, maka akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS Mineral dan Pertambangan,” ujarnya.

Ia pun mengimbau kepada pemilik aktivitas penambangan tanpa izin tersebut agar segera mengurus perizinan penambangan pasir dan batuan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Perizinan komoditi pasir batuan sudah didelegasikan ke pemerintah provinsi setempat.

Sulistiyohadi menegaskan, pemerintah dirugikan dua kali bila terdapat penambangan tanpa izin. Kerugian pertama karena hilangnya cadangan sumber daya pasir sirtu, kehilangan material sirt, serta pajak yang seharusnya disetorkan ke negara. Yang tidak kalah penting adalah kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan.

“Ada dua pelanggaran pidana terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, yakni pencemaran dan pidana karena kerusakan Lingkungan,” pungkasnya.

Pasar Saham RI Terpuruk Pekan Ini, Sektor Ini Paling Hancur

Sekelompok siswa-siswi melihat layar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin, (21/10/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup cukup menyedihkan setelah tampak loyo sepanjang pekan ini di tengah berbagai sentimen yang meliputinya.

Pada penutupan perdagangan Jumat (25/10/2024), IHSG ditutup terkoreksi 0,28% ke posisi 7.694,66. IHSG pun kembali terkoreksi ke level psikologis 7.600 tepatnya di 7.690-an, setelah selama enam hari beruntun bertahan di level psikologis 7.700.

Nilai transaksi indeks pada Jumat lalu tampak mencapai sekitar Rp9,3 triliun dengan melibatkan 22,8 miliar saham yang berpindah tangan sebanyak 1,2 juta kali. Sebanyak 223 saham naik, 358 saham turun, dan 208 saham stagnan.

Sementara secara sepekan, IHSG mengalami depresiasi 0,84% dari 7.760 pada penutupan 18 Oktober 2024.

IHSG merana disepanjang pekan ini lantaran pasar masih cenderung wait and seeterhadap kebijakan Presiden Prabowo yang akan segera dilakukan.

Hingga kini, masih belum pasti kapan program-program dan kebijakan di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo dijalankan, karena hingga Minggu akhir pekan ini, rangkaian pembekalan bagi menteri, wakil menteri, dan para pembantu presiden masih berjalan.

Performa 11 Sektor di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Data dari BEI menunjukkan dari 11 sektor yang ada, tujuh diantaranya tercatat ditutup berada di zona merah, sementara empat diantaranya masih mampu ditutup di zona hijau.

Sektor infrastruktur tercatat anjlok paling dalam yakni 2,34%, diikuti oleh kesehatan yang turun 1,95%, dan properti yang melemah 1,86%.

Hal ini berbanding terbalik dengan sektor infrastruktur yang justru melesat 2,56%, teknologi menguat 1,95%, dan transportasi & logistik yang naik 0,96%.

Ambruknya IHSG sepanjang pekan ini juga terlihat dengan derasnya dana asing yang keluar dari BEI yakni sebesar Rp3,62 triliun. Hal ini berbeda jauh dengan pekan sebelumnya yang justru tercatat investor asing melakukan aksi net buy sebesar Rp1,21 triliun.

Indikator pasar yang dilihat dari Price to Earning Ratio (PER) dan Price to Book Value (PBV) juga tampak mengalami penurunan sepanjang pekan ini.

PER menurun dari 21 Oktober 2024 di angka 13,49x menjadi 13,23x pada 25 Oktober 2024. Begitu pula dengan PBV yang turun dari 2,28x menjadi 2,26x.

Pada pekan depan, tantangan terhadap pasar saham Indonesia masih hadir khususnya akibat tensi geopolitik yang memanas di Timur Tengah setelah Israel melancarkan serangkaian serangan udara terhadap Iran pada Sabtu (26/10/2024). Warga Teheran melaporkan mendengar beberapa ledakan di dalam dan sekitar ibu kota Iran.

Serangan tersebut memicu kembali kekhawatiran akan terjadinya perang yang lebih luas di Timur Tengah karena serangan Israel terhadap Hamas di Gaza telah memasuki tahun kedua. Di sisi lain, Israel juga tengah berperang melawan Hizbullah di Lebanon selatan.

Menanggapi hal ini, Arab Saudi pun telah buka suara untuk menahan diri secara maksimal dan meminta masyarakat internasional agar mengambil tindakan guna meredakan ketegangan dan mengakhiri konflik di kawasan tersebut.

Kembali meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah ini tentunya akan memberikan kekhawatiran bagi para pelaku pasar termasuk investor untuk berinvestasi di suatu negara. Bukan tidak mungkin para pelaku pasar akan melakukan aksi profit taking terlebih dahulu hingga berujung keep cash atau mungkin menempatkan dananya ke instrumen investasi dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi dari sebelumnya.

https://toughtgwin.com/

Prabowo Mau IKN Rampung Dalam 4 Tahun, Begini Rencananya

IKN

Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024). Dalam arahannya, dia menyinggung rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara.

“Sesi terakhir sore ini, Pak Presiden Prabowo memberikan pengarahan. Satu dari empat point pengarahan beliau adalah soal IKN,” Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dalam akun instagramnya, dikutip Minggu (27/10/2024).

Raja Juli menyebut Prabowo menyatakan IKN sudah menjadi keputusan sehingga akan dilanjutkan dan diselesaikan sehingga tak perlu lagi dipertanyakan.

“Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun,” katanya.

Nantinya, menurut politisi Partai Solidaritas Indonesia ini, Prabowo mau membuat IKN Ibu Kota Politik. Dengan demikian, selain gedung untuk kantor eksekutif, 4 tahun ke depan Prabowo mau Otorita IKN merampungkan 2 cabang trias politika lainnya.

“Yaitu gedung legislatif dan yudikatif,” kata Raja Juli.

Selain itu, Prabowo juga berharap Agustus 2028 mendatang sudah bisa diselenggarakan Sidang Paripurna DPR/MPR di IKN, begitu juga dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2029 di ibu kota RI baru itu.

https://kadobetslot.online/